KKP Setop Reklamasi Ilegal di Pulau Pari: Tegaskan Komitmen Kelestarian Laut

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan aktivitas reklamasi ilegal di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, dan akan menindak tegas PT CPS yang terbukti melanggar izin pemanfaatan ruang laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertindak tegas menghentikan aktivitas reklamasi ilegal di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Staf Khusus Menteri KKP, Doni Ismanto Darwin, memastikan penyetopan kegiatan yang diduga dilakukan oleh PT CPS ini. Spanduk penghentian kegiatan telah dipasang langsung di lokasi, disaksikan perwakilan PT CPS.

Langkah tegas KKP ini merupakan tindak lanjut pemeriksaan lapangan pada 20 Januari 2025. Pemeriksaan tersebut menemukan aktivitas reklamasi seluas 18 m2, berupa galian dan urukan substrat, yang direncanakan sebagai kolam labuh dan sandar kapal. Aktivitas ini jelas melanggar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diterbitkan 12 Juli 2024. Izin yang diberikan hanya mencakup pembangunan cottage apung dan dermaga wisata di area 180 hektare, bukan untuk reklamasi.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melalui Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) melakukan pengawasan ulang pada 28 Januari 2025. Hasilnya, tidak ditemukan aktivitas reklamasi. Hanya ditemukan sejumlah pekerja berjaga dan alat berat yang tidak beroperasi.

Untuk memastikan kepatuhan dan mencegah pelanggaran serupa, KKP menjadwalkan pengumpulan bahan dan keterangan dari PT CPS pada 30 Januari 2025. Tujuannya adalah untuk mendalami dugaan pelanggaran dan menentukan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku. KKP menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut dan kepatuhan terhadap aturan pemanfaatan ruang laut.

KKP berkomitmen memastikan semua kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai izin dan tidak merugikan lingkungan. Pulau Pari, sebagai bagian penting dari ekosistem laut Indonesia, perlu dilindungi. Oleh karena itu, KKP mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama menjaga kelestarian sumber daya kelautan demi kesejahteraan generasi mendatang.