Pengerukan Pasir Ilegal di Pulau Pari: KLH Tegas Bertindak

Menteri LHK menyatakan pengerukan pasir di Pulau Pari ilegal karena tak kantongi izin lingkungan dan akan ditindak tegas, termasuk potensi kerusakan lingkungan yang diteliti lebih lanjut.

Pengerukan pasir laut di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, tanpa izin resmi dinyatakan ilegal oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan KLHK akan mengambil tindakan tegas. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Kamis, 23 Januari 2025.

Hanif menjelaskan, aktivitas pengerukan tanpa izin ini berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. KLHK berkomitmen untuk memastikan pembangunan di Pulau Pari sesuai aturan yang berlaku dan ramah lingkungan.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH), Irjen Pol Rizal Irawan, ditugaskan KLHK untuk melakukan investigasi di lokasi pada 21-23 Januari 2025. Hasil investigasi tersebut menjadi dasar tindakan penyegelan aktivitas pengerukan yang disaksikan langsung oleh Menteri Hanif.

Mengapa pengerukan ini ilegal? Karena diduga dilakukan untuk reklamasi resor wisata tanpa dilengkapi dokumen penting, seperti Perizinan Berusaha, Persetujuan Lingkungan, Dokumen Lingkungan, dan Persetujuan Teknis Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketiadaan dokumen ini merupakan pelanggaran hukum yang serius.

Rizal Irawan menekankan bahwa pembangunan tanpa izin sangat berisiko merusak lingkungan karena tidak adanya acuan dalam bentuk dokumen lingkungan. Kerusakan ini berpotensi menimpa terumbu karang, padang lamun, dan ekosistem mangrove yang sangat penting bagi kelangsungan hidup biota laut.

Penghentian sementara aktivitas pengerukan dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah ini diambil untuk mencegah potensi kerusakan lingkungan yang lebih besar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab atas penerbitan izin dan pengawasan kegiatan di wilayah tersebut.

Dasar hukum tindakan KLHK berpedoman pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memberikan kewenangan KLHK dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran di bidang lingkungan hidup. KLHK akan menyelidiki lebih lanjut potensi kerusakan lingkungan, melibatkan ahli untuk menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungannya.

KLHK berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan menegakkan hukum. Tindakan tegas terhadap pengerukan pasir ilegal di Pulau Pari ini diharapkan menjadi peringatan bagi pihak-pihak lain agar selalu mematuhi aturan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia.