Koalisi Sumatera Terang untuk Energi Bersih (STuEB) melaporkan 15 dugaan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh delapan PLTU batu bara di Sumatera kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, tengah gencar mempercepat pengelolaan sampah setelah mendapat sanksi administrasi dari KLHK, dengan langkah-langkah strategis mulai dari pengaktifan TPS3R hingga pengadaan sarana prasarana baru.

Pemerintah Indonesia resmi memulai penyusunan Rencana Adaptasi Nasional (RAN) untuk menghadapi dampak perubahan iklim, sebuah langkah krusial mengingat kerentanan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) resmi memulai penyusunan Rencana Adaptasi Nasional (NAP) untuk menghadapi perubahan iklim yang mengancam Indonesia sebagai negara kepulauan.

Pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa emisi kendaraan bermotor berkontribusi signifikan terhadap polusi udara di kota-kota besar, terutama selama musim kemarau, dan menyerukan kerjasama pengelola jalan tol untuk penanggulangannya.

Pemkot Depok mengajak warga kelola sampah dengan maggot dan akan bangun tiga sentral produksi maggot untuk menangani sampah organik yang mencapai 50% dari total sampah kota.

Kementerian Lingkungan Hidup gencar menangani polusi udara Jakarta dengan menindak tegas industri, berkolaborasi antar kementerian, dan mendorong transisi ke bahan bakar rendah sulfur.

Kualitas udara di Indonesia, termasuk Jakarta dan sekitarnya, terpantau sehat selama libur Lebaran, berkat kerja sama lintas kementerian dan penegakan hukum.

Kementerian Lingkungan Hidup RI menyoroti besarnya biaya pengelolaan sampah di Indonesia yang jauh lebih besar daripada upaya pengurangan sampah, dengan anggaran yang dialokasikan masih jauh dari cukup.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berencana menuntut produsen barang yang gagal mencegah polusi lingkungan akibat sampah plastik yang mereka hasilkan.

Organisasi nirlaba Bicara Udara mendesak pemerintah untuk tegas menegakkan hukum guna mengatasi polusi udara di Jabodetabek, didukung oleh komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tengah gencar melakukan pengawasan dan pendampingan.

Menteri LHK menyatakan pengerukan pasir di Pulau Pari ilegal karena tak kantongi izin lingkungan dan akan ditindak tegas, termasuk potensi kerusakan lingkungan yang diteliti lebih lanjut.

Kementerian Lingkungan Hidup dan mitra akan menangani dampak reklamasi di Pulau Pari, termasuk kerusakan mangrove dan terumbu karang, serta menghitung kerugian lingkungan, ekonomi, dan sosialnya.

Polisi Kepulauan Seribu menyatakan izin pembangunan di Pulau Pari menjadi tanggung jawab KLHK, sementara kepolisian fokus menjaga keamanan dan mencegah konflik antara warga dan pengembang.

Dinas Lingkungan Hidup Kalsel menunggu arahan Kementerian Lingkungan Hidup terkait rencana penertiban 306 TPA di Indonesia, termasuk dua TPA di Kalsel yang telah diperintahkan penutupan karena masih menggunakan sistem open dumping.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merehabilitasi 12 ribu hektare lahan kritis di Kalimantan Timur pada 2025 untuk mendukung ketahanan pangan, energi, air, dan mengurangi bencana hidrometeorologi; Pertamina berkontribusi dengan menanam poh

Kementerian PUPR mendukung pengembangan TPA Supit Urang di Malang untuk pengelolaan sampah yang lebih maksimal, sejalan dengan peningkatan populasi dan upaya menekan masalah lingkungan seperti banjir.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang menemukan limbah di Kampung Laes, Desa Sukamaju mencemari lingkungan dan melebihi baku mutu air, sehingga membutuhkan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk langkah selanjutnya.