Bicara Udara Desak Pemerintah Tegakkan Hukum Atasi Polusi Udara Jabodetabek

Organisasi nirlaba Bicara Udara mendesak pemerintah untuk tegas menegakkan hukum guna mengatasi polusi udara di Jabodetabek, didukung oleh komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tengah gencar melakukan pengawasan dan pendampingan.

Polusi udara di Jabodetabek tengah menjadi sorotan. Organisasi nirlaba Bicara Udara meminta pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk segera menerapkan penegakan hukum yang lebih efektif. Permintaan ini disampaikan menyusul tingginya angka polusi udara yang berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat.

Co-founder Bicara Udara, Novita Natalia, menyatakan harapannya agar penegakan hukum dapat menjerat pihak-pihak yang terbukti lalai dan menyebabkan pencemaran lingkungan yang melampaui baku mutu udara ambien. Hal ini disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta pada Senin, 27 Januari. Bicara Udara sendiri telah aktif dalam advokasi kebijakan terkait penanganan polusi udara.

Sebelumnya, dalam audiensi dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup pada akhir 2024, Bicara Udara telah memberikan sejumlah rekomendasi penting. Rekomendasi tersebut meliputi transparansi data, integrasi data, inventarisasi polusi dengan metode source apportionment, peringatan dini kepada masyarakat, dan yang terpenting, penegakan hukum yang tegas.

Menanggapi hal ini, Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLHK, Edward Nixon Pakpahan, memastikan komitmen KLHK untuk menangani masalah polusi udara secara proaktif. Pakpahan menekankan arahan Menteri untuk bekerja cepat dan fokus memastikan tidak ada lagi pencemaran udara yang berdampak besar, baik secara ekonomi maupun sosial, seperti yang terjadi di Jabodetabek tahun lalu.

KLHK telah mengambil langkah strategis, salah satunya dengan melakukan kunjungan langsung dan pendampingan ke pemerintah daerah (pemda). Tujuannya untuk mendorong implementasi peraturan daerah (perda) terkait pengendalian pencemaran udara, termasuk pengawasan dan sanksi bagi industri yang melanggar batas emisi. Fokus utama saat ini adalah wilayah Jabodetabek dan daerah penyangga seperti Bogor, Karawang, dan Serang.

KLHK menargetkan penyelesaian kunjungan ke 14 kabupaten/kota hingga pertengahan Februari. Harapannya, pemda dapat melaporkan secara berkala tindakan pencegahan dan penegakan aturan kepada KLHK. Situasi ini semakin diperkuat oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup.

Permen tersebut menjadi landasan pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi administratif di bidang lingkungan hidup, termasuk denda administratif sesuai Pasal 82C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Polusi udara di perkotaan, khususnya Jabodetabek, merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan efektif menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini.