KLH Tertibkan Sumber Pencemar Udara Jakarta: KBN Marunda Jadi Fokus Utama
Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq memimpin penertiban sumber pencemar udara di Jakarta dan sekitarnya, termasuk KBN Marunda, guna menekan polusi udara menjelang kemarau.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol Nurofiq, mengumumkan rencana penertiban sejumlah titik sumber pencemar udara di Jakarta dan sekitarnya. Langkah ini diambil menyusul keluhan masyarakat terkait buruknya kualitas udara, khususnya di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara. Penertiban ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat Jabodetabek.
Inspeksi langsung dilakukan Menteri LHK ke KBN Marunda pada Senin, 3 Juli 2024. Dalam kunjungan tersebut, beliau melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma tata lingkungan yang tercantum dalam dokumen lingkungan masing-masing perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai respon atas keluhan warga mengenai pencemaran udara di sekitar KBN Marunda. Selain KBN Marunda, Menteri LHK juga menegaskan bahwa banyak kawasan lain yang akan ditinjau dan ditertibkan.
Tidak hanya fokus pada KBN Marunda, Menteri LHK juga telah melakukan inspeksi dan memasang papan pengawasan lingkungan di industri besi di Tangerang, Banten, yang juga berkontribusi terhadap pencemaran udara di wilayah sekitarnya. Penertiban ini merupakan bagian dari upaya komprehensif pemerintah untuk mengatasi masalah polusi udara di Jabodetabek, khususnya menjelang musim kemarau yang diperkirakan akan memperparah kondisi udara.
Penertiban Menjelang Musim Kemarau
Bersama anggota Komisi XII DPR RI, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menekankan bahwa kegiatan penertiban akan difokuskan menjelang musim kemarau. Hal ini bertujuan untuk menekan peningkatan pencemaran udara yang biasanya terjadi pada musim kemarau. "Jadi, kita akan terus jalan karena sumbernya teridentifikasi ada ratusan titik di Jabodetabek, yang kemudian pada saat kemarau menimbulkan udara yang tidak sehat," tutur Menteri LHK.
Penertiban akan dilakukan secara hati-hati, terutama di KBN Marunda, mengingat kawasan tersebut merupakan area operasional usaha vital. Aspek keberlanjutan pengelolaan lingkungan hidup tetap menjadi prioritas dalam proses penertiban ini. Pemerintah berkomitmen untuk menyeimbangkan upaya pengendalian polusi dengan tetap mendukung kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Meskipun penggunaan batu bara di sejumlah industri diakui sebagai salah satu isu utama dalam penanganan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, Menteri LHK menjelaskan bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan proses yang bertahap dan tidak bisa instan. Selain batu bara, gas buang kendaraan bermotor juga menjadi perhatian utama.
Solusi Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Sebagai solusi jangka pendek, Kementerian LHK akan memperkuat implementasi pencegahan pencemaran sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki perusahaan. "Jangka pendek kita lakukan koreksi terkait dengan pelaksanaan dokumen lingkungannya. Kalau dokumen lingkungannya kurang kuat, ya kita kuatkan," tegas Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindak tegas perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan lingkungan. Pemerintah berharap dengan memperkuat penegakan aturan lingkungan, kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya dapat membaik. Upaya jangka panjang tentu akan terus dikembangkan untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengidentifikasi dan menertibkan ratusan titik sumber pencemaran udara lainnya di wilayah Jabodetabek. Kerjasama antar instansi dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam upaya mengatasi masalah polusi udara ini. Dengan langkah-langkah komprehensif ini, diharapkan kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya dapat membaik secara signifikan.
Penertiban ini bukan hanya sekedar penegakan aturan, tetapi juga merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Upaya berkelanjutan dan kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai udara bersih dan sehat di Jabodetabek.