Reklamasi Pal Jaya Bekasi Ilegal: Menteri LH Segel Area 2,5 Hektare

Menteri Lingkungan Hidup menyegel area reklamasi 2,5 hektare di Pal Jaya, Bekasi, karena dianggap ilegal dan melanggar UU Lingkungan Hidup, serta meminta penghentian aktivitas reklamasi tersebut.

Reklamasi Ilegal di Pal Jaya, Bekasi

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel area reklamasi seluas 2,5 hektare di perairan Pal Jaya, Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi. Penyegelan dilakukan pada Kamis, 30 Januari, karena kegiatan reklamasi tersebut dinilai ilegal dan berada di luar kesepakatan yang telah disetujui antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN).

Pelanggaran Kesepakatan dan UU Lingkungan Hidup

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa kesepakatan antara Pemprov Jawa Barat dan PT TRPN hanya mencakup akses jalan menuju Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pal Jaya, bukan untuk reklamasi. Kegiatan reklamasi yang dilakukan PT TRPN ini, menurut Menteri Hanif, jelas melanggar kesepakatan tersebut. Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tindakan KLH dan Investigasi Lanjutan

Sebagai tindak lanjut, KLH memanggil PT TRPN untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran tersebut. Selain itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KLH akan menyelidiki dugaan pidana dan perdata yang mungkin terjadi. Proses investigasi ini melibatkan penegak hukum terkait. Kementerian Lingkungan Hidup juga telah menghentikan kegiatan reklamasi di area tersebut.

Alasan Penyegelan dan Langkah ke Depan

Penyegelan ditandai dengan pemasangan spanduk dan garis segel di area reklamasi, termasuk pada satu alat berat milik perusahaan. Menteri Hanif menekankan bahwa penyegelan dilakukan karena adanya ancaman kerusakan lingkungan dan potensi pelanggaran baku mutu. KLH menegaskan perlunya kajian mendalam terhadap potensi dampak lingkungan dari kegiatan reklamasi ini, dengan menganalisis data citra satelit dan dokumen administrasi terkait.

Permasalahan Sertifikat Hak Milik

Perusahaan berpatokan pada sertifikat hak milik (HM) warga yang telah berpindah tangan ke mereka. Namun, hal ini tidak serta merta memberikan izin untuk melakukan reklamasi. Pemerintah tetap akan mengusut dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan PT TRPN.

Kesimpulan

Penyegelan area reklamasi di Pal Jaya merupakan langkah tegas KLH untuk menegakkan aturan dan melindungi lingkungan. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap kegiatan reklamasi dan kepatuhan perusahaan pada peraturan yang berlaku. Investigasi yang sedang berlangsung akan menentukan sanksi yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat.