Kementerian LH Selidiki Kerusakan Ekosistem Perairan Pal Jaya Bekasi
Kementerian Lingkungan Hidup menyelidiki kerusakan ekosistem di perairan Pal Jaya, Bekasi, akibat reklamasi ilegal dan telah menyegel area seluas 2,5 hektare milik PT TRPN.

Tim penyelam Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyelidiki dugaan kerusakan ekosistem di perairan Pal Jaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyelidikan ini dipicu oleh aktivitas reklamasi berupa pembangunan pagar laut di area tersebut. Menteri LHK, Hanif Faisol Nurofiq, secara langsung mengawasi proses penyegelan lokasi pada Kamis lalu.
Mengapa investigasi ini penting? Aktivitas reklamasi tanpa izin diduga telah merusak terumbu karang, habitat ikan, dan komponen ekosistem laut lainnya. KLH menerjunkan tim penyelam untuk observasi menyeluruh terhadap dampak kerusakan tersebut. Hasil observasi, yang meliputi pengambilan sampel untuk diteliti di laboratorium, diperkirakan akan rampung dalam dua minggu ke depan.
Bagaimana KLH bertindak? Selain investigasi, KLH juga mengambil tindakan tegas. Bangunan pagar laut yang dinilai ilegal telah disegel. Menteri Hanif menegaskan bahwa pemilik pagar, PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Mereka akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Area reklamasi seluas 2,5 hektare milik PT TRPN telah disegel KLH. Penyegelan ditandai dengan pemasangan spanduk, besi pancang, garis segel, dan turut mencakup satu alat berat milik perusahaan. Langkah ini bukan reaksi spontan, tetapi berdasarkan kajian mendalam yang mencakup data citra satelit dan dokumen administrasi. KLH menekankan pentingnya pendekatan proaktif dan komprehensif dalam menangani kasus kerusakan lingkungan seperti ini.
Menteri Hanif menyatakan bahwa pagar laut tersebut harus dibongkar dan pemiliknya akan menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan ilegalnya. Beliau juga menambahkan bahwa risiko lingkungan akibat pembangunan pagar di area laut yang luas sangat tinggi. KLH berkomitmen untuk memastikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem.
Kesimpulannya, kasus kerusakan ekosistem di perairan Pal Jaya, Bekasi, menjadi sorotan penting. KLH telah mengambil langkah tegas dengan melakukan investigasi, penyegelan, dan akan menindak tegas pihak yang bertanggung jawab. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk melindungi lingkungan dan ekosistem laut di Indonesia. Langkah-langkah yang diambil KLH diharapkan dapat menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang berniat melakukan aktivitas serupa di masa mendatang.