PT TRPN Terancam Sanksi KKP Soal Pagar Laut Ilegal di Bekasi

PT TRPN menghadapi sanksi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan pagar laut ilegal seluas lebih dari 76 hektare di perairan Bekasi, Jawa Barat, yang melanggar peraturan pemanfaatan ruang laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan bahwa PT TRPN terancam sanksi terkait pembangunan pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat. Perusahaan tersebut telah dipanggil dan mengakui pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa izin yang mencapai lebih dari 76 hektare.

Pelanggaran dan Pemeriksaan

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP telah memanggil PT TRPN pada 31 Januari 2025. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang PNBP KKP, dan Permen KP No. 31/2021. PT TRPN mengakui pelanggaran dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut.

Sanksi yang Diberikan

Selain denda administratif, PT TRPN juga diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan, termasuk pembongkaran pagar bambu yang telah terpasang. Perusahaan dijadwalkan akan menyampaikan perhitungan nilai investasi pada 6 Februari 2025 sebagai dasar penentuan denda. KKP menegaskan bahwa sanksi administratif tidak serta-merta melegalkan kegiatan ilegal. Proses pemeriksaan akan berlanjut sampai semua kewajiban pemulihan dan sanksi dipenuhi.

Permintaan Maaf dan Penjelasan PT TRPN

Sebelumnya, PT TRPN telah meminta maaf atas pelanggaran tersebut. Kuasa hukum mereka, Deolipa Yumara, menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah pusat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pihak perusahaan menjelaskan bahwa pembangunan pagar laut merupakan inisiatif mereka setelah menata Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pal Jaya, atas permintaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, mereka mengakui adanya pelanggaran aturan.

Tindakan Tegas KKP

Direktorat Jenderal PSDKP KKP telah melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin pada 15 Januari 2025. Penyegelan dilakukan karena PT TRPN mengabaikan peringatan tertulis dari KKP pada 19 Desember 2024 untuk menghentikan kegiatan dan mengurus Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan komitmen KKP untuk menegakkan aturan.

Kesimpulan

Kasus ini menunjukkan komitmen KKP dalam mengawasi dan menindak tegas pelanggaran pemanfaatan ruang laut. PT TRPN kini menghadapi konsekuensi atas tindakannya dan proses hukum terus berlanjut hingga semua kewajiban dipenuhi. Kasus ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan ruang laut di Indonesia.