Kasus Pagar Laut Ilegal Bekasi Tuntas, PT TRPN Bayar Denda Rp2 Miliar

PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) telah membayar denda Rp2 miliar kepada KKP terkait pelanggaran pemasangan pagar laut ilegal di perairan Bekasi, Jawa Barat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyelesaikan kasus pemasangan pagar laut ilegal di perairan Bekasi, Jawa Barat. PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN), perusahaan yang bertanggung jawab, telah membayar denda administratif sebesar Rp2 miliar kepada KKP. Kasus ini melibatkan pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, khususnya terkait pemanfaatan ruang laut tanpa izin yang tepat.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), mengkonfirmasi pembayaran denda tersebut pada Minggu, 2 Maret 2025. Ia menjelaskan bahwa pembayaran telah diterima pada Jumat, 28 Februari 2025. Ipunk juga memuji kooperatifnya PT TRPN selama proses penyelesaian kasus ini. "Pembayaran denda administratif telah diterima oleh pihak KKP per hari Jumat (28/2)," ujar Ipunk.

Kasus ini bermula dari penyegelan kegiatan reklamasi dan pemasangan pagar laut oleh KKP di Muara Tawar, Kabupaten Bekasi. PT TRPN terbukti melakukan pelanggaran, termasuk reklamasi area home base dan sempadan pantai tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta pengerukan alur dan pemagaran laut tanpa PKKPRL. Semua pelanggaran ini telah diakui oleh PT TRPN.

Pelanggaran dan Sanksi Administratif

PT TRPN telah melakukan pembongkaran mandiri pagar laut sebagai bentuk tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan. Mereka mengakui pelanggaran pemanfaatan ruang laut, termasuk reklamasi dan pemagaran tanpa izin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Jadi, PT. TRPN ini dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif karena melakukan pemanfaatan ruang laut dan reklamasi tanpa PKKPRL," jelas Ipunk. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menyampaikan keseriusan KKP dalam menangani kasus ini kepada Komisi IV DPR RI pada Kamis, 27 Februari 2025. KKP berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara menyeluruh, mulai dari penghentian kegiatan, pemeriksaan, pembongkaran, hingga pengenaan denda administratif.

Proses penyelesaian kasus ini menunjukkan komitmen KKP dalam menegakkan peraturan terkait pemanfaatan ruang laut. Dengan pembayaran denda sebesar Rp2 miliar, kasus pagar laut ilegal di Bekasi telah resmi dituntaskan. Kejadian ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi pihak lain agar selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pemanfaatan ruang laut di Indonesia.

Berikut poin-poin penting terkait kasus ini:

• PT TRPN dikenakan denda Rp2 miliar.
• Denda telah dibayarkan lunas.
• PT TRPN telah membongkar pagar laut secara mandiri.
• Pelanggaran termasuk reklamasi dan pemagaran tanpa PKKPRL.
• Kasus ini melibatkan UU Cipta Kerja.

Dengan tuntasnya kasus ini, diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pemanfaatan ruang laut di Indonesia. KKP akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.