DPR Apresiasi Pembongkaran Pagar Laut Ilegal di Tangerang
Komisi IV DPR RI mengapresiasi pembongkaran 30,16 kilometer pagar laut ilegal di Tangerang oleh KKP dan instansi maritim lainnya, berharap langkah ini mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
Pembongkaran Pagar Laut Ilegal di Tangerang Raih Apresiasi DPR
Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan instansi maritim lainnya atas keberhasilan membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten. Aksi pembongkaran yang melibatkan berbagai pihak ini dimulai pada 22 Januari 2025.
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menyampaikan apresiasi tersebut dalam Rapat Kerja bersama KKP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1). Titiek menekankan tindakan konkret KKP dalam menangani masalah pagar laut ilegal ini patut diapresiasi.
Kerja Sama Antar Instansi dalam Operasi Pembongkaran
Operasi pembongkaran melibatkan sinergi antara KKP, TNI AL, Bakamla, Polairud, KPLP, dan nelayan setempat. Lebih dari 2.500 personel gabungan menggunakan 280 armada untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditargetkan rampung dalam 10 hari.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menjelaskan bahwa KKP telah melakukan investigasi menyeluruh terkait permasalahan pagar laut tersebut. Pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menteri Trenggono menambahkan, "Kita akan secepat mungkin mengungkap pelanggaran ini sesuai kewenangan kita, yaitu pemeriksaan dari aspek administratif."
Kesimpulan Rapat Kerja dan Langkah ke Depan
Rapat kerja menyimpulkan pentingnya penuntasan investigasi dan pemeriksaan pembangunan pagar laut ilegal, termasuk pembongkaran sesuai regulasi. Komisi IV DPR RI juga meminta KKP untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lain guna mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
Komisi IV DPR menekankan pentingnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan untuk penegakan hukum yang lebih efektif dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut.
