KKP Bongkar 5km Pagar Laut Ilegal Tangerang, Pengawasan Ruang Laut Diperketat
Menteri KKP Trenggono laporkan pembongkaran 5 km dari 30,16 km pagar laut ilegal di Tangerang, melibatkan TNI AL dan nelayan; KKP akan investigasi, koordinasi, dan perkuat pengawasan ruang laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengumumkan keberhasilan pembongkaran 5 kilometer (km) pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten. Pembongkaran yang dimulai Rabu (22/1) ini merupakan bagian dari total 30,16 km pagar laut yang harus dirobohkan. Operasi melibatkan kerjasama apik antara KKP, TNI Angkatan Laut, dan nelayan setempat.
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI Kamis (23/1) lalu, Trenggono menjelaskan detail operasi tersebut. Ia menekankan bahwa pembongkaran pagar laut ilegal ini merupakan aksi nyata pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi wilayah laut Indonesia. Lebih lanjut, operasi ini melibatkan tim gabungan besar, terdiri dari 460 personel KKP dan 750 personel TNI Angkatan Laut, dibantu oleh masyarakat nelayan.
Mengapa pembongkaran pagar laut ini penting? Pagar-pagar laut ilegal tersebut dinilai menghalangi akses nelayan lokal dan merusak ekosistem laut. Pembongkarannya merupakan langkah strategis untuk mengembalikan akses nelayan terhadap wilayah pencaharian mereka dan melindungi kelestarian lingkungan laut. Trenggono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembongkaran hingga tuntas.
Bagaimana proses pembongkaran dilakukan? Pembongkaran dilakukan secara terintegrasi melibatkan berbagai instansi terkait. Kerja sama yang erat antara KKP, TNI AL, Bakamla, Polairud, KPLP, dan nelayan lokal menjadi kunci keberhasilan operasi ini. Proses ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memberantas pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.
Langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil KKP meliputi investigasi menyeluruh terhadap pembangunan pagar laut yang telah disegel oleh Polisi Khusus (Polsus) KKP. Investigasi akan dilakukan sesuai hukum yang berlaku untuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan ilegal tersebut. KKP juga akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan pengelolaan ruang laut lebih terarah dan sesuai aturan.
Trenggono mengakui adanya kelemahan pengawasan pemanfaatan ruang laut di Indonesia. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta dukungan operasional, menjadi tantangan utama. Ia menekankan perlunya penguatan anggaran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab KKP melalui revisi Undang-Undang Kelautan untuk mengatasi hal ini. Penguatan ini diharapkan mampu mencegah kejadian serupa di masa depan.
Kesimpulannya, pembongkaran pagar laut ilegal di Tangerang merupakan langkah signifikan dalam penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan. Ke depan, peningkatan pengawasan dan koordinasi antar instansi, serta penguatan regulasi dan anggaran, sangat krusial untuk menjaga kedaulatan dan kelestarian laut Indonesia.