Pembongkaran Pagar Laut Ilegal di Tangerang: 30 Km Pagar Dibongkar, 50 Sertifikat Dibatalkan

Ditpolairud Polda Metro Jaya menargetkan pembongkaran 500 meter pagar laut ilegal di perairan Desa Kramat, Tangerang per hari, dibantu oleh TNI AL dan KKP, dengan target keseluruhan 30,16 kilometer dalam 10 hari.

Menteri Kelautan dan Perikanan memerintahkan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang dalam waktu 48 jam, melibatkan TNI AL, nelayan, dan instansi terkait.

Menteri KKP Trenggono laporkan pembongkaran 5 km dari 30,16 km pagar laut ilegal di Tangerang, melibatkan TNI AL dan nelayan; KKP akan investigasi, koordinasi, dan perkuat pengawasan ruang laut.

Menteri KKP Trenggono menyatakan pembongkaran pagar laut ilegal di Tangerang dibiayai patungan dari berbagai instansi dan nelayan, dengan total panjang 30,16 km dan telah mencapai 5km.

TNI Angkatan Laut telah membongkar 24,9 kilometer pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten, menyisakan 5,26 kilometer lagi, dengan kendala cuaca dan struktur pagar yang berlapis.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengerahkan 400 personel untuk membongkar 30,16 kilometer pagar laut di perairan Tangerang, Banten, pada Rabu, 22 Januari 2024, berkolaborasi dengan TNI AL, Polri, dan instansi terkait lainnya.

TNI AL, bersama KKP dan nelayan, membongkar pagar laut ilegal sepanjang 5 kilometer di perairan Tangerang, Banten, menggunakan tiga ranpur amfibi LVT dan ratusan personel gabungan.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri KKP dan pihak terkait untuk menyelidiki secara tuntas pembangunan pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten, yang melanggar hukum dan akan segera dibongkar.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memastikan para pelaku pemasangan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang akan didenda dan diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa dua nelayan terkait penyelidikan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas kasus ini.

DPR RI, bersama TNI AL dan KKP, membongkar pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di pesisir Tangerang; proses pengawasan dan penegakan hukum terus dilakukan.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan pagar laut ilegal di Banten dan Bekasi telah mengganggu nelayan, PLTU, dan ekosistem laut; KKP telah melakukan penyegelan dan pembongkaran pagar laut tersebut.