KKP Periksa Nelayan Terkait Pagar Laut Ilegal Tangerang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memeriksa dua nelayan terkait penyelidikan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut tuntas kasus ini.

Dua nelayan telah menjalani pemeriksaan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait kasus pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyelidikan atas dugaan pembangunan pagar laut ilegal yang telah menjadi sorotan publik. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, membenarkan pemeriksaan tersebut telah dilakukan pada Selasa, 21 Januari 2025.

Penyelidikan ini dipicu oleh perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk mengusut tuntas kasus pagar laut yang tidak mengantongi izin. Presiden menekankan pentingnya penegakan hukum dan memastikan aset negara dilindungi. Menteri Trenggono pun menjelaskan bahwa pembangunan di ruang laut seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

KKP tengah memeriksa beberapa kelompok nelayan terkait pagar laut tersebut. Namun, Doni Ismanto Darwin enggan membeberkan identitas kedua nelayan yang telah diperiksa dan materi pemeriksaan, dengan alasan penyelidikan masih berlangsung dan perlu dikaji lebih lanjut dengan bukti-bukti di lapangan. KKP memastikan proses penyelidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai koridor hukum.

Langkah kolaboratif dilakukan dengan melibatkan TNI AL, Baharkam Polri, dan Bakamla untuk menyelidiki dan melakukan penyegelan pagar laut. Identifikasi pemilik pagar laut masih berlangsung, mengingat belum diketahui secara pasti siapa yang bertanggung jawab atas pembangunannya. Menteri Trenggono juga menyinggung kunjungan perwakilan nelayan Pantura ke KKP, yang diharapkan dapat membantu proses penyelidikan.

Kasus ini juga melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa terdapat 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama dua perusahaan swasta dan beberapa perorangan, serta 17 Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait pagar laut tersebut. Pihaknya tengah menyelidiki prosedur penerbitan sertifikat untuk memastikan tidak ada penyimpangan yang terjadi.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai instansi terkait untuk memastikan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. KKP, bersama TNI AL, Baharkam Polri, dan Bakamla, berkomitmen untuk membongkar seluruh pagar laut ilegal dan menindak tegas para pelakunya. Proses investigasi yang transparan dan profesional diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan. Selain itu, pemeriksaan ini juga ditujukan untuk memberikan kejelasan kepada publik terkait dugaan penyimpangan dalam proyek pagar laut di Tangerang.

Kesimpulannya, penyelidikan kasus pagar laut ilegal di Tangerang melibatkan berbagai pihak dan terus berlanjut. KKP berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini, sesuai dengan arahan Presiden dan koridor hukum yang berlaku. Kolaborasi antar instansi diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dan memberikan keadilan bagi semua pihak.