KKP Selidiki Pemilik Pagar Laut Ilegal Tangerang: Denda Rp18 Juta per Kilometer

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menyelidiki kasus pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten, dengan potensi denda Rp18 juta per kilometer dan kemungkinan pidana.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah gencar menyelidiki kasus pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ditemukan di perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten. Penyelidikan ini berawal dari klaim kepemilikan pagar tersebut oleh pihak-pihak tertentu. KKP telah memeriksa dua nelayan yang mengaku sebagai pemilik, namun penyelidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menyatakan bahwa proses pemanggilan saksi akan terus dilakukan. "Mereka akan menyebut orang lain. Mereka (orang lain yang disebut itu) akan kita panggil," ujar Pung di Tangerang, Kamis (23/11). Proses ini bertujuan untuk mengungkap siapa sebenarnya di balik pemasangan pagar laut ilegal tersebut.

KKP menjelaskan, pemeriksaan terhadap saksi-saksi penting untuk menggali informasi lebih detail terkait kepemilikan pagar tersebut. "Kalau pihak sudah kita panggil, tapi pengakuannya belum juga maksimal. Belum bisa kami dijadikan tersangka. Tapi, akan kami dalami terus," jelas Pung. Proses ini akan terus berlanjut hingga pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Tidak hanya itu, KKP juga akan menelusuri bukti kepemilikan pagar tersebut. "Yang namanya kepemilikan, ada dukungan. Yang mendasari ini milik siapa? Kalau mobil kan BPKB, kemudian tanah ini sertifikat. Kalau bambu pagar ini kan, kami juga dalami. Siapa yang mengaku memiliki, langsung kami periksa," papar Pung. KKP menegaskan komitmennya untuk mengungkap seluruh jaringan yang terlibat dalam kasus ini.

Ancaman sanksi tegas menanti pemilik pagar laut tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah mengumumkan sanksi denda administratif sebesar Rp18 juta per kilometer. Meskipun total denda belum dapat dipastikan, Trenggono menegaskan bahwa sanksi tersebut akan diterapkan. "Belum tahu persis (totalnya), itu bergantung pada luasan. Kalau (pagar di perairan Tangerang) itu kan 30 kilometer ya, per kilometer Rp18 juta," ungkap Trenggono.

Lebih lanjut, penyelidikan ini dilakukan dengan koordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid. Informasi dari Menteri ATR mengindikasikan dua orang terindikasi sebagai pelaku, dan kasus ini akan diserahkan kepada aparat penegak hukum jika bukti cukup terpenuhi. KKP juga membuka kemungkinan sanksi pidana jika ditemukan pelanggaran hukum lainnya.

KKP berkomitmen untuk menegakkan hukum dan melindungi wilayah perairan Indonesia. Kasus pagar laut ilegal di Tangerang ini menjadi bukti keseriusan KKP dalam menangani pelanggaran di sektor kelautan. Proses penyelidikan akan terus dilakukan hingga pelaku dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain sanksi administrasi dari KKP, pihak yang bertanggung jawab juga berpotensi menghadapi tuntutan pidana dari aparat penegak hukum lainnya.