Pemilik Pagar Laut Pantura Didenda Rp18 Juta per Kilometer

Menteri Kelautan dan Perikanan menjatuhkan denda Rp18 juta per kilometer kepada pemilik pagar laut di Pantura Tangerang, dengan total panjang pagar mencapai 30,16 kilometer, sementara proses identifikasi pemilik masih berlangsung.

Pemilik pagar laut di pesisir pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten, akan dikenakan denda administratif sebesar Rp18 juta per kilometer. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, pada Rabu lalu di Istana Kepresidenan Jakarta. Total panjang pagar laut yang terpasang mencapai 30,16 kilometer, sehingga potensi denda sangat signifikan.

Meskipun belum dapat memastikan total denda yang akan dibebankan, Menteri Trenggono menegaskan bahwa sanksi tersebut pasti akan diterapkan. Ia menyatakan, "Belum tahu persis (totalnya), itu bergantung pada luasan. Kalau (pagar di perairan Tangerang) itu kan 30 kilometer ya, per kilometer Rp18 juta."

Saat ini, Kementerian KP masih melakukan investigasi untuk mengidentifikasi pemilik pagar laut tersebut. Kerja sama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, tengah dilakukan untuk mengungkap siapa dibalik pemasangan struktur tersebut. Menurut keterangan Menteri ATR, terdapat dua orang yang menjadi terduga pelaku dan kasusnya akan diserahkan ke pihak berwenang jika terbukti bersalah.

Menteri Trenggono menjelaskan, "Begitu kita dapat (pelakunya) akan didenda. Dari kami sanksi denda karena lebih ke arah sanksi administratif, kalau ada unsur pidana itu kepolisian."

Sebelumnya, Kementerian KP telah memeriksa dua nelayan yang mengaku terlibat dalam pemasangan pagar laut. Namun, proses pemeriksaan masih berlangsung dan hasilnya belum diumumkan. Kejadian ini juga mendorong Kementerian KP untuk meningkatkan pengawasan melalui sistem 'Ocean Big Data' guna mencegah kejadian serupa di masa depan.

Menteri Trenggono menambahkan, "Saya koreksi dan perbaiki terus dengan sistem. Sebenarnya kalau kita sudah terimplementasi semuanya yang Ocean Big Data sudah ketahuan."

Dengan adanya kasus ini, diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak melakukan hal serupa yang dapat merusak lingkungan pesisir dan merugikan nelayan. Sistem pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk menjaga kelestarian laut Indonesia.