Prabowo Perintahkan Penyelidikan Tuntas Pagar Laut Ilegal di Tangerang

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri KKP dan pihak terkait untuk menyelidiki secara tuntas pembangunan pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten, yang melanggar hukum dan akan segera dibongkar.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penyelidikan menyeluruh terkait pembangunan pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten. Instruksi ini disampaikan melalui Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, yang telah melaporkan polemik ini langsung kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin lalu.

Menteri Trenggono menekankan arahan Presiden Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini secara hukum. Pembangunan di laut harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Jika terbukti ilegal, maka lahan tersebut akan dikembalikan menjadi milik negara. Hal ini disampaikannya saat konferensi pers di Istana Kepresidenan.

Menurut Menteri Trenggono, pembangunan di ruang laut wajib memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Karena izin tersebut tidak ada, KKP bersama TNI AL, Baharkam Polri, dan Bakamla akan melakukan penyegelan dan identifikasi pelaku.

Proses identifikasi pelaku memang tidak mudah. Setelah penyegelan, pihak berwenang perlu memastikan siapa pemilik lahan dan mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum. Proses investigasi ini dipermudah dengan adanya kunjungan perwakilan nelayan Pantura ke Kantor KKP pada Selasa, yang memberikan informasi tambahan.

Kasus ini juga melibatkan sertifikat kepemilikan dasar laut seluas 30 hektare yang diduga ilegal. Menteri Trenggono menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut akan dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI Angkatan Laut, Baharkam Polri, dan Bakamla. Kolaborasi antar instansi ini penting untuk memastikan proses pembongkaran sesuai hukum.

Penyelidikan menyeluruh terhadap pagar laut ilegal ini menjadi prioritas pemerintah. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum dan melindungi wilayah laut Indonesia.

Dengan melibatkan berbagai instansi, diharapkan proses investigasi dan pembongkaran pagar laut ilegal ini berjalan efektif dan transparan. Kejelasan hukum dalam pemanfaatan ruang laut menjadi poin penting untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.