Menteri KKP Curigai Pagar Laut untuk Reklamasi Ilegal di Tangerang
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mencurigai adanya upaya reklamasi lahan ilegal di perairan Tangerang melalui pemasangan pagar laut dan menerbitkan sertifikat yang dinilai ilegal.
Menteri KKP Curigai Reklamasi Ilegal Terselubung
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan kecurigaannya terhadap pemasangan struktur pagar di laut sekitar Tangerang, Banten. Ia menduga, kegiatan ini merupakan upaya untuk membentuk lahan reklamasi secara tidak sah melalui sedimentasi.
Kecurigaan tersebut diperkuat dengan adanya sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan untuk struktur pagar di wilayah perairan tersebut. Hal ini diungkapkan Trenggono dalam jumpa pers Senin lalu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto.
“Sertifikat di dasar laut jelas ilegal,” tegas Trenggono. Ia menjelaskan, tujuan pemagaran tersebut adalah untuk meningkatkan permukaan tanah secara bertahap, hingga akhirnya membentuk daratan baru. Luas daratan yang berpotensi terbentuk diperkirakan mencapai 30 hektare, bahkan Trenggono menyebut potensi kerugian bisa mencapai 30.000 hektare.
Potensi Kerugian Negara yang Sangat Besar
Menurut Trenggono, potensi lahan yang terbentuk dari reklamasi alami ini sangat besar dan mengkhawatirkan karena diduga telah memiliki sertifikat. Ia menyebutkan bahwa Menteri ATR/BPN telah mengidentifikasi adanya sertifikat tersebut, meski ia tak menyebutkan nama pemiliknya. Informasi lengkap dapat dicek lebih lanjut.
Namun, Menteri KKP menegaskan bahwa sertifikat yang mencakup wilayah dasar laut tidak sah. Segala aktivitas di ruang laut, termasuk di pesisir, harus mengantongi izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari KKP.
Investigasi dan Tindakan Hukum
Setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo, Trenggono menyatakan bahwa Presiden menginstruksikan penyelidikan menyeluruh atas kasus ini. Langkah hukum akan diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap koridor hukum. Aset yang terbukti ilegal akan dikembalikan menjadi milik negara.
“Arahan Bapak Presiden, selidiki sampai tuntas secara hukum. Jika tidak ada izin, lahan tersebut harus menjadi milik negara,” pungkas Trenggono.