KLH Tetapkan Pagar Laut Tangerang Ilegal: Ancaman Lingkungan dan Investigasi Lanjut
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyatakan pagar laut di Tangerang ilegal karena tak memiliki izin lingkungan, mengancam kualitas air dan aktivitas nelayan; investigasi dan penegakan hukum tengah dilakukan.
Pagar laut sepanjang 30 kilometer lebih di Kabupaten Tangerang, Banten, dinyatakan ilegal oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Keputusan ini menyusul temuan tim pengawas lingkungan yang menemukan bahwa konstruksi pagar bambu tersebut tidak memiliki dokumen lingkungan yang diperlukan. Pengumuman resmi disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq pada Rabu, 22 Januari 2025 di Jakarta, memicu pertanyaan besar tentang dampak lingkungan dan langkah hukum selanjutnya.
Mengapa pagar laut ini dinyatakan ilegal? Menurut Menteri Hanif, kegiatan konstruksi melanggar Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tim KLH telah melakukan investigasi lapangan di enam kecamatan Kabupaten Tangerang (Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Teluk Naga) dan satu desa di Kabupaten Bekasi (Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya) pada 12-15 Januari 2025.
Bagaimana proses investigasi dilakukan? Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum) KLH telah mengumpulkan data dan informasi di lokasi. Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan pagar laut sepanjang kurang lebih 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang dan lokasi lainnya di Bekasi beroperasi tanpa izin lingkungan. KLH juga akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat terkait dokumen Persetujuan Lingkungan untuk pagar laut di wilayah Bekasi.
Apa dampak lingkungannya? Menteri Hanif menjelaskan potensi dampak negatif yang signifikan. Pemagaran laut berpotensi menurunkan kualitas air permukaan, meningkatkan sedimentasi, mengganggu aktivitas nelayan, dan memicu konflik sosial ekonomi. Untuk itu, Deputi Gakkum KLH akan memantau kualitas air dan melibatkan ahli untuk menilai kerusakan lingkungan. Langkah penegakan hukum, baik pidana maupun sengketa lingkungan, akan diambil jika ditemukan pelanggaran.
Siapa yang bertanggung jawab? Menurut Deputi Gakkum KLH Rizal Irawan, investigasi mengidentifikasi tiga entitas hukum yang diduga bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut ilegal ini. Pemasangan pagar dilakukan oleh nelayan lokal yang bekerja borongan, dengan bahan baku bambu dari Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Untungnya, pembangunan pagar laut telah berhenti sejak Desember 2024, berdasarkan informasi dari masyarakat.
Kesimpulannya, KLH telah mengambil langkah tegas dengan menyatakan pagar laut di Tangerang dan Bekasi ilegal. Investigasi mendalam tengah berlangsung untuk memastikan akuntabilitas dan penegakan hukum, melindungi lingkungan, dan mencegah dampak negatif lebih lanjut. Langkah ini juga menjadi peringatan keras bagi pihak yang hendak melakukan pembangunan tanpa izin lingkungan.
KLH berkomitmen untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk melindungi lingkungan dan masyarakat pesisir dari dampak negatif pembangunan yang tidak bertanggung jawab. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan akan terus dilakukan untuk memastikan keberlangsungan ekosistem pesisir.