PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui pelanggaran reklamasi tanpa izin di perairan Bekasi dan siap membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Menteri Trenggono memberikan tenggat waktu 30 hari kepada Kepala Desa Kohod dan stafnya untuk membayar denda Rp48 miliar atas pembangunan pagar laut ilegal di perairan Tangerang.

Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, menolak aturan wajib VMS karena dinilai memberatkan secara ekonomi dan teknologi, mengancam penghidupan mereka yang sudah sulit.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memudahkan ekspor produk perikanan lewat integrasi online layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) melalui sistem OSS, meningkatkan daya saing produk Ind

Gerbang Tani menilai aturan VMS untuk kapal nelayan di bawah 30 GT memberatkan karena biaya perangkat dan pajak yang tinggi, mengancam mata pencaharian nelayan kecil di Muara Angke dan sekitarnya.

Pembongkaran pagar laut di Paljaya, Bekasi, dilanjutkan setelah sempat dihentikan sehari karena pemeriksaan terhadap pengawas dan mandor proyek oleh Polda Metro Jaya terkait izin pemanfaatan ruang laut.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan memanggil tiga perusahaan di Bekasi terkait sertifikat kepemilikan lahan di ruang laut dan meminta pembatalannya, dengan ancaman jalur hukum jika perusahaan menolak.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri KKP dan pihak terkait untuk menyelidiki secara tuntas pembangunan pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten, yang melanggar hukum dan akan segera dibongkar.

Pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tanjung Pasir, Tangerang, ditarget selesai dalam 10 hari dengan mengerahkan 600 personel TNI AL dan nelayan, atas perintah Presiden untuk mencabut dan mengusut kepemilikan pagar tersebut.