Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil pegawai KKP, Nugroho Aji, sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) senilai Rp61,54 miliar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebut Nusa Tenggara Barat (NTB) punya potensi besar jadi pusat produksi garam nasional, ditargetkan swasembada garam tercapai pada 2027.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menargetkan penambahan 200 ribu hektar kawasan konservasi laut hingga 2025 untuk mendukung ketahanan maritim dan pertumbuhan ekonomi.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon menyerahkan bantuan 2000 ekor calon induk ikan nila kepada lima pokdakan untuk meningkatkan produktivitas perikanan dan kesejahteraan pembudi daya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil notaris Christina Dwi Utami sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) di KKP senilai Rp61,54 miliar.

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru berkolaborasi dengan Kelompok Penyu Jemaja Lestari dalam upaya pelestarian penyu di Anambas, Kepulauan Riau, menghasilkan pelepasan ribuan tukik dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun model pergaraman di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meningkatkan produksi garam nasional dan mencapai swasembada garam pada tahun 2027.

Kabupaten Cirebon sukses ekspor 23 ton ikan lele ke berbagai negara pada 2024, membuktikan potensi besar perikanan daerah dalam memenuhi standar internasional.

Puluhan nelayan Muara Angke menggelar aksi unjuk rasa menolak aturan Vessel Monitoring System (VMS) yang memberatkan mereka dengan biaya pemasangan dan pajak mencapai lebih dari Rp25 juta.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pertahanan (Kemhan) berkolaborasi membentuk Komponen Cadangan (Komcad) untuk memperkuat pertahanan maritim dan SDM kelautan Indonesia.

Kepala Desa Kohod membantah tuduhan pembangunan pagar laut ilegal dan mempertanyakan dasar hukum denda Rp48 miliar yang dijatuhkan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui pelanggaran reklamasi tanpa izin di perairan Bekasi dan siap membayar denda administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Menteri Trenggono memberikan tenggat waktu 30 hari kepada Kepala Desa Kohod dan stafnya untuk membayar denda Rp48 miliar atas pembangunan pagar laut ilegal di perairan Tangerang.

Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, menolak aturan wajib VMS karena dinilai memberatkan secara ekonomi dan teknologi, mengancam penghidupan mereka yang sudah sulit.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memudahkan ekspor produk perikanan lewat integrasi online layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) melalui sistem OSS, meningkatkan daya saing produk Ind

Gerbang Tani menilai aturan VMS untuk kapal nelayan di bawah 30 GT memberatkan karena biaya perangkat dan pajak yang tinggi, mengancam mata pencaharian nelayan kecil di Muara Angke dan sekitarnya.

Pembongkaran pagar laut di Paljaya, Bekasi, dilanjutkan setelah sempat dihentikan sehari karena pemeriksaan terhadap pengawas dan mandor proyek oleh Polda Metro Jaya terkait izin pemanfaatan ruang laut.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid akan memanggil tiga perusahaan di Bekasi terkait sertifikat kepemilikan lahan di ruang laut dan meminta pembatalannya, dengan ancaman jalur hukum jika perusahaan menolak.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri KKP dan pihak terkait untuk menyelidiki secara tuntas pembangunan pagar laut ilegal di perairan Tangerang, Banten, yang melanggar hukum dan akan segera dibongkar.

Pembongkaran pagar laut sepanjang 30 km di Tanjung Pasir, Tangerang, ditarget selesai dalam 10 hari dengan mengerahkan 600 personel TNI AL dan nelayan, atas perintah Presiden untuk mencabut dan mengusut kepemilikan pagar tersebut.