KKP Integrasikan SKP-HACCP: Ekspor Perikanan Indonesia Makin Mudah

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memudahkan ekspor produk perikanan lewat integrasi online layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) melalui sistem OSS, meningkatkan daya saing produk Ind

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) telah meluncurkan terobosan baru untuk mempermudah proses ekspor produk perikanan Indonesia. Inovasi ini berupa integrasi layanan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) yang kini dapat diakses secara online melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Langkah ini diumumkan oleh Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, pada Minggu, 23 Februari 2024 di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa integrasi SKP dan HACCP bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan prosedur ekspor, sehingga pelaku usaha perikanan dapat lebih mudah memasarkan produknya ke pasar internasional. Sistem ini menjawab tantangan yang dihadapi eksportir perikanan Indonesia yang sebelumnya harus melalui proses perizinan yang rumit dan memakan waktu.

Dengan integrasi ini, pengajuan SKP dan HACCP dapat dilakukan secara daring. Setelah pengajuan, perwakilan Badan Mutu KKP di setiap provinsi akan melakukan verifikasi dokumen dan/atau verifikasi lapangan. Proses ini telah terbukti efektif di lapangan, dan Inspektur Mutu KKP siap melayani kebutuhan pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

Integrasi SKP dan HACCP: Solusi Praktis untuk Eksportir

SKP, yang merupakan penerapan Good Manufacturing Practices/Sanitation Standard Operating Procedure (GMP/SSOP), menjadi prasyarat bagi pelaku usaha perikanan untuk mendapatkan sertifikasi HACCP. HACCP sendiri merupakan persyaratan penting yang dibutuhkan oleh banyak negara tujuan ekspor untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan. Dengan mengintegrasikan kedua sertifikasi ini dalam satu sistem online, KKP bertujuan untuk memangkas birokrasi dan mempercepat proses pengurusan izin ekspor.

Kepala Badan Mutu KKP, Ishartini, mencontohkan implementasi sistem ini di Kalimantan Barat. Badan Mutu KKP Kalimantan Barat telah melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan secara langsung kepada pelaku usaha setelah pengajuan perpanjangan SKP. Proses ini memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar mutu dan keamanan pangan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Ishartini juga menekankan pentingnya penerapan HACCP bagi pelaku usaha perikanan. HACCP merupakan standar internasional yang menjamin keamanan dan mutu produk perikanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen di pasar internasional. Penerapan HACCP yang ketat akan meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global yang semakin kompetitif.

Peningkatan Layanan dan Fasilitasi di Berbagai Daerah

KKP tidak hanya mengintegrasikan sistem SKP dan HACCP, tetapi juga memberikan fasilitasi dan pelatihan kepada pelaku usaha perikanan di berbagai daerah. Sebagai contoh, UPT di Maluku Utara memberikan fasilitasi pemenuhan persyaratan ekspor perikanan kepada UPI ikan segar dan ikan beku. Inspektur Mutu di Maluku Utara telah dilatih dan memiliki kompetensi dalam melakukan audit/inspeksi HACCP, khususnya untuk produk ekspor unggulan daerah tersebut, seperti Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, Frozen Tuna, dan berbagai produk perikanan lainnya.

Di Sulawesi Tenggara, Pelaksana Tugas Kepala UPT Badan Mutu KKP, Thamrin, menyatakan bahwa timnya telah melakukan inspeksi di perusahaan-perusahaan perikanan yang berlokasi dekat dengan landing site PPS Kendari. Inspeksi tersebut fokus pada penilaian terhadap pemenuhan persyaratan standar prosedur operasi sanitasi, program ketelusuran produk, prosedur penanganan keluhan pelanggan, dan pelatihan karyawan. Hal ini menunjukkan komitmen KKP untuk memastikan kualitas dan keamanan produk perikanan Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah mendorong peningkatan kinerja layanan sertifikasi jaminan mutu produk perikanan. Beliau menekankan pentingnya peningkatan layanan sertifikasi untuk mendongkrak kinerja ekspor produk perikanan, termasuk dari daerah-daerah di Indonesia. Integrasi SKP dan HACCP merupakan langkah nyata untuk mewujudkan hal tersebut.

Dengan integrasi sistem SKP dan HACCP serta dukungan pelatihan dan fasilitasi dari KKP, diharapkan ekspor produk perikanan Indonesia akan semakin meningkat dan mampu bersaing di pasar internasional. Langkah ini merupakan bagian dari upaya KKP untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kesejahteraan nelayan Indonesia.