KKP Percepat Ekspor Perikanan Lewat Layanan Sertifikasi Digital

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan layanan sertifikasi mutu perikanan secara digital untuk mempercepat ekspor dan menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berlomba meningkatkan layanan sertifikasi mutu produk perikanan. Langkah ini diklaim akan mempercepat proses ekspor dan mendukung daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Inisiatif ini diumumkan di Jakarta pada Senin, 27 Januari.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini, menekankan pentingnya layanan ekspor yang prima. "Layanan kami tetap beroperasi meskipun hari libur," ujarnya, menjelaskan komitmen KKP untuk mendukung eksportir. Hal ini menunjukkan dedikasi KKP dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha perikanan.

Salah satu kunci percepatan ekspor ini adalah digitalisasi layanan sertifikasi mutu. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP kini menyediakan akses 24/7 terhadap Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) yang dibutuhkan negara tujuan ekspor. Sistem ini memastikan proses sertifikasi lebih efisien dan mudah diakses.

Lebih lanjut, sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) diintegrasikan ke dalam sistem daring HONEST (HACCP Online System). Perubahan dari metode offline ke online ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah penerbitan sertifikat HACCP, sebuah persyaratan penting di banyak negara pengimpor.

Ishartini merinci sembilan keuntungan digitalisasi ini: kecepatan proses meningkat, efisiensi meningkat, akurasi data membaik, transparansi meningkat, waktu pengajuan berkurang, biaya berkurang, kemudahan monitoring meningkat, kemudahan evaluasi meningkat, dan integrasi sistem menjadi lebih mudah. Sederhananya, digitalisasi memangkas birokrasi dan meningkatkan efisiensi.

KKP juga berupaya untuk memberikan pelayanan prima. Hal ini tercermin dari komitmen untuk mempertahankan kualitas produk kelautan dan perikanan Indonesia agar tetap diterima di pasar global. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, produk perikanan Indonesia telah menembus 140 dari 195 negara di dunia.

Capaian ini ditopang oleh penerbitan 4.424 sertifikat HACCP dan sertifikasi HACCP pada 1.201 unit pengolah ikan (UPI) di Indonesia sepanjang tahun 2024. "Ini tugas kami untuk menjaga dan meyakinkan negara lain untuk tetap menerima produk Indonesia," tegas Ishartini, menekankan pentingnya menjaga kualitas untuk mempertahankan pasar ekspor.

Selain digitalisasi, KKP juga menerapkan pendekatan 'jemput bola'. Petugas di unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia didorong untuk proaktif membantu pelaku usaha dan memberikan pendampingan dalam penerapan SMKHP. Hal ini menunjukkan komitmen KKP untuk membantu pelaku usaha agar bisa memanfaatkan peluang pasar ekspor.

KKP juga mengembangkan sistem informasi digital SiapMutu. Sistem ini mengintegrasikan layanan sertifikasi penjaminan mutu dari hulu ke hilir, mulai dari pembenihan hingga pasca panen. Integrasi ini meliputi berbagai aspek, termasuk pembenihan yang baik (CPIB), pembesaran yang baik (CBIB), dan sistem OSS BKPM. Semua ini bertujuan untuk mendorong perkembangan sektor kelautan dan perikanan melalui fasilitasi perdagangan komoditas perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebelumnya telah menekankan pentingnya penjaminan mutu produk perikanan dari hulu ke hilir. Hal ini bertujuan untuk melindungi sumber daya hayati dan menjaga kualitas produk hingga sampai ke konsumen.