Reklamasi Ilegal di Pulau Pari: PT CPS Diduga Langgar Aturan
Menteri Trenggono menyatakan PT CPS di Pulau Pari diduga melakukan reklamasi ilegal tanpa izin, melanggar aturan pemanfaatan ruang laut dan berpotensi merusak ekosistem.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan adanya indikasi reklamasi ilegal yang dilakukan PT CPS di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Perusahaan tersebut diduga melakukan kegiatan di luar izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang telah diterbitkan.
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis, Trenggono menjelaskan bahwa PKKPRL yang diberikan kepada PT CPS pada 12 Juli 2024 sebenarnya untuk pembangunan cottage apung dan dermaga wisata, bukan reklamasi. Namun, temuan di lapangan menunjukkan adanya aktivitas pengerukan lahan menggunakan alat berat di area seluas 180 hektare.
Kegiatan yang Diduga Ilegal
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan peninjauan lapangan dan menemukan bukti pengerukan yang merusak ekosistem mangrove dan padang lamun di sekitar lokasi. Trenggono menegaskan bahwa pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi oleh PT CPS, tanpa KKPRL yang sesuai, merupakan pelanggaran serius.
Pelanggaran Undang-Undang
Menurut Trenggono, tindakan PT CPS diduga melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang tersebut mewajibkan izin pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) untuk kegiatan yang berlangsung lebih dari 30 hari.
Langkah KKP
KKP telah membentuk tim dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket). Setelah melakukan penilaian KKPRL pada 22 Januari 2025, ditemukan indikasi pelanggaran yang akan ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku. Sanksi kepada PT CPS sedang dipertimbangkan.
Sosialisasi dan Pengawasan
Sebagai langkah pencegahan, KKP berencana meningkatkan sosialisasi tentang KKPRL dan akan memperkuat pengawasan bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang. KKP berkomitmen untuk melindungi lingkungan laut Indonesia.