KLH Selidiki Kerusakan Mangrove Pulau Pari: 40 Ribu Pohon Rusak!
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelidiki perusakan 40.000 pohon mangrove di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, yang diduga dilakukan oleh PT CPS, serta dampaknya terhadap lingkungan dan ekosistem laut.
Kerusakan Mangrove Pulau Pari: KLH Turun Tangan
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyelidiki kasus perusakan mangrove dan terumbu karang di Pulau Biawak, Kepulauan Seribu. Inspeksi langsung dilakukan pada Kamis pekan lalu oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Rasio Ridho Sani, bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum (Gakkum), Rizal Irawan. Perusakan lingkungan ini diduga dilakukan oleh PT CPS.
Mengapa dan Bagaimana Kerusakan Terjadi?
KLH menerima laporan warga terkait perusakan sekitar 40.000 pohon mangrove berusia tiga tahun. Pohon-pohon ini ditanam oleh warga sebagai upaya mencegah abrasi dan rob di lahan seluas 1,37 hektare. Selain itu, PT CPS juga diduga melakukan pengerukan laut seluas 62 meter persegi, yang merusak terumbu karang dan padang lamun.
Rasio Ridho Sani menyatakan, "Kita bersama para ahli meneliti dampak kerusakan di Pulau Biawak. Kami akan mengambil langkah-langkah tegas." Penyelidikan ini didasari laporan masyarakat, menekankan pentingnya peran negara dalam melindungi lingkungan.
Proses Pemulihan dan Langkah Hukum
Proses pemulihan lingkungan akan menunggu hasil penyidikan Deputi Gakkum KLH. Penyidikan ini untuk memastikan dampak lingkungan dan menyelidiki potensi kerusakan di area lain di Pulau Pari. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, telah menginstruksikan penghitungan kebutuhan bibit mangrove untuk proses rehabilitasi. Rizal Irawan menambahkan, "Pak Menteri bertanya berapa ribu pohon yang dibutuhkan untuk pemulihan. Ini arahan untuk menghitung kebutuhan mangrove yang harus ditanam."
Kesimpulan
Kasus perusakan mangrove di Pulau Pari menjadi sorotan KLH. Penyelidikan sedang berlangsung untuk memastikan dampak lingkungan dan menindak perusahaan yang bertanggung jawab. Proses pemulihan lingkungan akan dilakukan setelah proses hukum selesai, dengan penanaman kembali mangrove sebagai langkah utama.