Anggaran Rp1,5 Miliar: PUPR Mataram Gerak Cepat Perbaiki Infrastruktur Pasca-Banjir

Dinas PUPR Mataram mengalokasikan Rp1,5 miliar untuk Perbaikan Infrastruktur Mataram pasca-banjir 6 Juli 2025. Simak detail prioritas perbaikan!

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, secara resmi mengumumkan alokasi anggaran yang substansial untuk perbaikan infrastruktur. Dana sebesar Rp1,5 miliar telah disiapkan khusus untuk rehabilitasi drainase, jalan lingkungan, dan pedestrian yang mengalami kerusakan parah. Kerusakan ini merupakan konsekuensi langsung dari bencana banjir dahsyat yang melanda wilayah tersebut pada tanggal 6 Juli 2025.

Anggaran vital ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 Kota Mataram. Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, menjelaskan bahwa proses perbaikan akan dilaksanakan secara bertahap dan terfokus. Prioritas diberikan pada titik-titik yang mengalami kerusakan paling signifikan, dengan tujuan mengembalikan fungsi optimal infrastruktur vital kota.

Langkah proaktif ini diambil guna memastikan kesiapan Kota Mataram dalam menghadapi potensi musim hujan mendatang. Perbaikan infrastruktur Mataram pasca-banjir menjadi agenda prioritas utama pemerintah kota. Diharapkan, dengan selesainya rehabilitasi ini, sistem drainase dan jaringan jalan dapat berfungsi maksimal, sehingga mampu mencegah terulangnya dampak bencana serupa di masa depan dan melindungi masyarakat.

Fokus Anggaran dan Identifikasi Kerusakan Infrastruktur

Anggaran sebesar Rp1,5 miliar yang dialokasikan oleh Dinas PUPR Kota Mataram akan secara spesifik diarahkan untuk perbaikan drainase, jalan lingkungan, serta pedestrian. Area drainase yang paling membutuhkan perhatian serius dan perbaikan segera adalah di Jalan Beo Karang Kemong, di mana terdapat setidaknya lima titik krusial. Kondisi kerusakan ini diakibatkan oleh tingginya volume air yang mengalir dari hulu, ditambah dengan penumpukan lumpur dan material sampah berukuran besar yang menyumbat saluran.

Amblesnya bagian pinggir saluran air menunjukkan betapa parahnya tekanan dan dampak yang ditimbulkan oleh banjir tersebut terhadap struktur tanah dan bangunan. Tidak hanya drainase, kondisi jalan lingkungan dan pedestrian pun turut mengalami kerusakan signifikan. Luapan air dari saluran dan sungai telah merusak lapisan permukaan jalan hingga merambah ke area permukiman penduduk, mengganggu aksesibilitas dan keamanan.

Lale Widiahning lebih lanjut menjelaskan bahwa proyek perbaikan ini akan dipecah menjadi beberapa paket pekerjaan yang lebih kecil. Strategi ini dirancang untuk memungkinkan pengerjaan dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur yang krusial dan mendesak pasca-bencana, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Skala Dampak Banjir dan Respons Strategis PUPR

Data komprehensif dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram secara jelas menggambarkan skala kerusakan yang masif akibat banjir. Tercatat sebanyak 75 unit rumah mengalami kerusakan, bersamaan dengan 3 unit jembatan yang vital dan 2 unit bangunan sekolah yang esensial. Selain itu, 2 lokasi jalan utama juga rusak, 3 unit tempat ibadah, dan 3 unit perkantoran pemerintah atau swasta turut terdampak parah.

Dampak sosial dari bencana banjir ini juga sangat mendalam dan luas. Data menunjukkan bahwa 8.536 kepala keluarga, atau setara dengan sekitar 33.290 jiwa, terdampak langsung oleh peristiwa ini. Bencana tersebut juga menyebabkan 6 orang mengalami luka-luka, satu korban jiwa meninggal dunia, dan sebanyak 740 jiwa terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kondisi darurat ini menuntut respons yang cepat, terkoordinasi, dan efektif dari seluruh elemen pemerintah daerah.

Dinas PUPR menegaskan komitmen penuhnya untuk memastikan seluruh proses perbaikan infrastruktur Mataram berjalan lancar dan sesuai target. Upaya rehabilitasi ini tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi fisik semata, tetapi juga bertujuan untuk membangun ketahanan kota yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan rasa aman dan nyaman, serta kota menjadi lebih tangguh menghadapi ancaman bencana alam.