Pemprov Bali mengalokasikan Rp400 miliar dalam anggaran perubahan 2025 untuk memperbaiki seluruh jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan aktivitas kendaraan.

Longsor di Karangrejo, Tulungagung menyebabkan akses jalan antardesa tertutup untuk kendaraan roda empat, memaksa warga menggunakan jalur alternatif sementara perbaikan dilakukan.

Pemkab Lampung Selatan memprioritaskan perbaikan jalan rusak lebih dari 10 tahun untuk meningkatkan akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan.

Dinas PUPR Purwakarta sebut perbaikan infrastruktur jalan membutuhkan anggaran Rp935 miliar karena 150 kilometer jalan rusak berat dan kemantapan jalan menurun.

Pemkab Bogor akan menerapkan rekayasa lalu lintas di Parungpanjang selama perbaikan jalan serentak pada Juni-Desember 2025, guna meminimalisir dampak terhadap perekonomian.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menyambungkan tiga ruas jalan provinsi yang belum tersambung di Kabupaten Tanggamus, Waykanan, dan Lampung Barat secara bertahap guna meningkatkan akses infrastruktur di daerah.

Pemkot Jakarta Utara telah memperbaiki 4.235 titik jalan rusak dengan total luas 14.633,641 meter persegi sejak Januari hingga April 2025, berkat kerja keras Pasukan Kuning.

Pemkot Madiun alokasikan Rp21,1 miliar untuk pemeliharaan 21,96 kilometer jalan, termasuk jalur wisata dan jalur pangan, guna meningkatkan sektor pariwisata dan kenyamanan warga.

Dinas BMBK Lampung bergerak cepat memperbaiki gorong-gorong rusak di ruas jalan Kalianda-Rajabasa yang terdampak hujan deras, guna memastikan kelancaran akses transportasi dan aktivitas masyarakat.

Pemprov Kepri mengalokasikan Rp3 miliar untuk memperbaiki jalan rusak menuju Pelabuhan Roro Penarik di Kabupaten Lingga, yang dimulai pada tahun 2025, guna meningkatkan mobilitas dan perekonomian masyarakat.

Pemkot Semarang bergerak cepat memperbaiki jalan rusak di tanjakan Trangkil, Gunungpati yang terangkat akibat pergerakan tanah, ditargetkan rampung pekan ini.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mendorong peningkatan biaya perawatan jalan per kilometer untuk meningkatkan persentase jalan mantap di Provinsi Lampung yang baru mencapai 78 persen.

Pemprov Kepri menganggarkan Rp70 miliar dari APBD 2025 untuk memperbaiki jalan-jalan provinsi yang rusak di tujuh kabupaten/kota, dengan koordinasi bersama pemerintah daerah setempat.

Polres Batang membatasi operasional truk bersumbu tiga atau lebih di Pantura mulai 6-8.30 WIB dan 15.30-17.00 WIB untuk mengurangi kemacetan dan kerusakan jalan.

Ketua Komisi VI DPRD Kotim, Mariani, mendesak perusahaan swasta berkontribusi melalui CSR untuk memperbaiki jalan yang rusak akibat pemotongan anggaran Rp141 miliar dari pemerintah pusat.

Pemkab Lumajang akan membangun jalan beton sepanjang 1,4 kilometer di Desa Kalisemut, yang selama 30 tahun rusak parah, dengan anggaran lebih dari Rp1 miliar.

Menteri PUPR membuka peluang perbaikan jalan rusak di Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, Lampung melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD), meskipun anggaran dan detailnya masih menunggu Instruksi Presiden.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan pentingnya perbaikan drainase di Bandarlampung untuk menjaga kondisi jalan tetap baik dan mencegah kerusakan akibat banjir.

Pemerintah Kabupaten Blora bergerak cepat memperbaiki jalan rusak di Kecamatan Jiken yang sempat ditanami pohon pisang oleh warga, dengan mengerahkan 20 truk tanah uruk.

Anggota DPR RI menyoroti masalah kelistrikan di PLBN NTT yang menghambat pelayanan keimigrasian di perbatasan Indonesia-Timor Leste, termasuk kerusakan infrastruktur jalan.