DPRD Pekalongan Kawal Anggaran Rp1,4 Triliun untuk Penanggulangan Banjir
DPRD Kota Pekalongan mengawal pengajuan anggaran Rp1,4 triliun kepada Kementerian PUPR untuk mengatasi banjir dan rob di Sungai Bremi-Meduri, serta mendesak perbaikan jalan rusak akibat curah hujan tinggi.
Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menghadapi masalah serius terkait banjir dan rob. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengajukan proposal anggaran senilai Rp1,4 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggaran tersebut diperuntukkan bagi penanganan banjir dan rob di Sungai Bremi-Meduri. Pengajuan ini mendapat dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan.
Dukungan DPRD Kota Pekalongan
Ketua DPRD Kota Pekalongan, Azmi Basyir, menyatakan kesiapan lembaga yang dipimpinnya untuk mengawal proses pengajuan anggaran tersebut. "Proses pengajuan proposal anggaran sudah dilakukan dan kami berharap berjalan lancar," ujar Azmi dalam keterangannya di Pekalongan, Kamis (6/2). Ia menekankan pentingnya penanganan segera permasalahan banjir di wilayah-wilayah yang belum mendapatkan perhatian.
DPRD Kota Pekalongan telah memasukkan pembahasan penanganan banjir ini dalam program kerja tahun 2025. Langkah ini menunjukkan komitmen serius dalam upaya menyelesaikan masalah banjir dan rob yang berdampak luas bagi masyarakat Kota Pekalongan. Pihak DPRD juga berencana memanggil beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas strategi sinergi dan komunikasi yang efektif antara Pemkot Pekalongan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat.
Dampak Banjir terhadap Infrastruktur
Intensitas curah hujan tinggi yang memicu banjir juga mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan, khususnya di beberapa wilayah dan jalan protokol. Kerusakan ini mengganggu aktivitas masyarakat dan membahayakan pengguna jalan. Menanggapi hal ini, DPRD Kota Pekalongan mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk segera melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan yang rusak.
Azmi Basyir menekankan pentingnya prioritas perbaikan jalan yang rusak. "Kami minta DPUPR segera melakukan pemeliharaan dan mengecek urgensi ruas jalan mana saja yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki," tegasnya. Untuk ruas jalan utama, DPUPR diminta untuk mengajukan perbaikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Jawa Tengah.
Langkah-langkah Strategis
DPRD Kota Pekalongan mengambil langkah proaktif dengan mengawal pengajuan anggaran yang cukup besar ini. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menyelesaikan masalah banjir yang telah lama menjadi kendala bagi Kota Pekalongan. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan proses perbaikan infrastruktur jalan juga menjadi fokus perhatian DPRD agar dana tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Kerjasama yang erat antara DPRD, Pemerintah Kota Pekalongan, dan instansi terkait sangat penting untuk memastikan keberhasilan program penanggulangan banjir ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan banjir dan rob di Kota Pekalongan. Semoga dengan adanya anggaran ini, Kota Pekalongan dapat terbebas dari ancaman banjir dan rob di masa mendatang.
Perbaikan infrastruktur jalan yang rusak juga menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta kelancaran aktivitas masyarakat. Dengan adanya perbaikan jalan, diharapkan perekonomian Kota Pekalongan juga dapat terdongkrak.
Kesimpulan
Pengajuan anggaran Rp1,4 triliun untuk penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan merupakan langkah signifikan dalam upaya mengatasi masalah yang telah lama menjadi momok bagi masyarakat. Dukungan penuh dari DPRD Kota Pekalongan dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran menjadi kunci keberhasilan program ini. Semoga upaya ini dapat memberikan solusi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Pekalongan.
