KemenP2MI dan KKP Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kompetensi Pekerja Migran di Sektor Kelautan
KemenP2MI dan KKP resmi menjalin kerja sama untuk meningkatkan kompetensi pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor kelautan dan perikanan melalui pelatihan bersertifikasi internasional.
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi bekerja sama meningkatkan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di sektor kelautan dan perikanan. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Rabu, 26 Maret 2024, di Kementerian P2MI, Jakarta. MoU ini diharapkan dapat memberikan pelatihan dan sertifikasi internasional bagi CPMI, sehingga mereka lebih kompetitif di pasar kerja internasional.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Jenderal Penempatan KemenP2MI, Ahnas, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Dwi Setiawan Susanto, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian KKP, I Nyoman Radiarta. Acara penting ini disaksikan langsung oleh Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, dan Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono. Kerja sama ini menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di sektor kelautan dan perikanan untuk bekerja di luar negeri.
Kerja sama ini mencakup pemanfaatan berbagai fasilitas milik KKP, termasuk 11 politeknik kelautan dan perikanan, untuk memberikan pelatihan kepada CPMI. Pelatihan ini dirancang untuk memenuhi standar internasional, sehingga para CPMI memiliki kompetensi yang diakui secara global dan siap bersaing di pasar kerja internasional. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia.
Peningkatan Kompetensi CPMI di Sektor Kelautan dan Perikanan
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding, menekankan pentingnya kerja sama ini dalam meningkatkan kompetensi CPMI. "Sektor perikanan ini butuh ilmu dan keterampilan khusus, sehingga kita harus latih dengan baik. Masyarakat kita yang mau bekerja ke luar negeri melalui kerja sama ini, aksesnya terhadap pelatihan juga semakin baik," ujar Menteri Karding. Beliau berharap kerja sama ini dapat mempermudah akses CPMI terhadap pelatihan berkualitas, sehingga mereka mampu bersaing di pasar kerja internasional.
Hal senada juga disampaikan oleh Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono, yang menyatakan kesiapan KKP untuk mendukung penuh program ini. KKP memiliki sumber daya yang memadai, termasuk 11 politeknik dan 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP) khusus sektor kelautan dan perikanan, yang siap digunakan untuk memberikan pelatihan kepada CPMI. "Kementerian Kelautan Perikanan punya 11 politeknik dan lima SMP khusus di sektor kelautan perikanan. Artinya kita siap mendukung Menteri P2MI dan ketersediaan tenaga terampil yang di level ke sarjana vokasi," jelas Menteri Trenggono.
Dengan kapasitas tersebut, KKP siap menyediakan tenaga terampil yang dibutuhkan oleh pasar kerja internasional. Setiap tahun, KKP meluluskan lebih dari 2.000 mahasiswa atau sarjana vokasi, ditambah 1.000 lulusan SMK, sehingga totalnya mencapai lebih dari 6.500 tenaga terampil. Jumlah ini dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil di sektor kelautan dan perikanan di luar negeri.
Direktur Jenderal Penempatan KemenP2MI, Ahnas, menambahkan bahwa semua CPMI yang akan ditempatkan di luar negeri, khususnya di awak kapal perikanan, akan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi dengan standar internasional. Ini memastikan bahwa para CPMI memiliki kompetensi yang dibutuhkan dan terlindungi di negara tujuan.
Dukungan KKP terhadap Program Peningkatan Kompetensi PMI
Wahyu Sakti Trenggono, Menteri KKP, menegaskan komitmen KKP untuk mendukung penuh program peningkatan kompetensi PMI yang diusulkan oleh Menteri P2MI. Beliau menjelaskan bahwa KKP memiliki infrastruktur pendidikan dan pelatihan yang memadai, meliputi 11 politeknik dan 5 SMP khusus kelautan dan perikanan. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah terbukti mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap kerja.
Lebih lanjut, Menteri Trenggono menjelaskan bahwa setiap tahunnya, lembaga-lembaga pendidikan di bawah KKP meluluskan lebih dari 2000 sarjana vokasi dan 1000 lulusan SMK. Dengan jumlah lulusan yang signifikan tersebut, KKP optimistis dapat memenuhi kebutuhan tenaga terampil untuk sektor kelautan dan perikanan, baik di dalam maupun luar negeri. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia di sektor kelautan dan perikanan, serta memperkuat citra Indonesia di mata internasional sebagai negara yang mampu menghasilkan tenaga kerja terampil dan berkualitas.
Dengan adanya MoU ini, diharapkan akan lebih banyak lagi CPMI yang terlatih dan tersertifikasi, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman dan mendapatkan penghasilan yang layak di luar negeri. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk melindungi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia.
