Fakta Mengejutkan: Warga Jakarta Masih BAB Sembarangan, Pembangunan Tangki Septik Komunal Mendesak Dipercepat!
DPRD DKI Jakarta mendesak percepatan pembangunan Tangki Septik Komunal untuk atasi masalah buang air besar sembarangan, demi kesehatan publik dan martabat warga.
Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Bun Joi Phiau, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk segera mempercepat pembangunan tangki septik komunal. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap masih adanya warga Jakarta yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS), sebuah kondisi yang dinilai melanggar martabat manusia.
Permasalahan BABS ini menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan isu kesehatan publik yang meluas jika tidak segera ditangani secara tuntas. Bun Joi menekankan bahwa Pemprov DKI harus menemukan solusi efektif untuk mengakhiri praktik tidak higienis ini di seluruh wilayah ibu kota.
Inisiatif percepatan pembangunan tangki septik komunal ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan Jakarta yang lebih bersih dan sehat. Terlebih, data menunjukkan bahwa praktik BABS masih ditemukan di sembilan kelurahan yang tersebar di empat kota administratif DKI Jakarta.
Kendala Lahan dan Solusi Tangki Septik Komunal
Salah satu kendala utama dalam penanganan masalah sanitasi di perkotaan padat penduduk adalah keterbatasan lahan. Namun, menurut Bun Joi Phiau, permasalahan lahan ini dapat diatasi dengan pendekatan yang tepat, yaitu pembangunan tangki septik komunal berukuran sedang.
Model tangki septik komunal ini dirancang agar tidak membutuhkan banyak tempat, sehingga cocok untuk diterapkan di permukiman padat penduduk. Fleksibilitas desain ini memungkinkan solusi sanitasi yang layak tanpa memerlukan area yang luas.
Apabila pemerintah menghadapi kesulitan dalam mencari lahan kosong, Bun Joi menyarankan agar Pemprov DKI berdiskusi langsung dengan warga sekitar. Ada kemungkinan warga bersedia menyediakan sebagian lahan mereka untuk kepentingan bersama, mengingat masalah sanitasi adalah tanggung jawab kolektif.
Skema kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini dapat menjadi kunci keberhasilan program percepatan pembangunan tangki septik komunal. Pendekatan partisipatif ini diharapkan mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan dan diterima oleh seluruh pihak.
Ancaman Kesehatan Publik dan Upaya Pemprov DKI
Praktik buang air besar sembarangan (BABS) bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan publik. Bun Joi Phiau mengingatkan bahwa jika tidak ditangani dengan cepat, masalah ini bisa memicu penyebaran penyakit dan krisis kesehatan di masyarakat.
Data menunjukkan bahwa sembilan kelurahan di empat kota administratif DKI Jakarta masih menghadapi masalah BABS. Rinciannya meliputi empat kelurahan di Jakarta Utara, dua di Jakarta Barat, dua di Jakarta Timur, dan satu di Jakarta Selatan. Kondisi ini memerlukan intervensi segera dari pemerintah daerah.
Menanggapi urgensi ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memulai upaya serius untuk mengatasi BABS. Salah satu langkah konkret adalah menggandeng ahli biogas dalam pembangunan sistem sanitasi berbasis teknologi tepat guna, khususnya di wilayah Jakarta Timur.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Pemprov DKI menargetkan 2.936 jiwa dari 921 kepala keluarga tidak lagi melakukan BAB ke saluran air atau sungai. Program ini bertujuan menjadikan Jakarta bebas BABS melalui pembangunan sistem sanitasi yang layak, termasuk di kawasan padat penduduk seperti Rusunami Bidara Cina.
