Kemnaker Gandeng Industri Tingkatkan Kompetensi SDM, Dorong Peluang Kerja dan UMKM
Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi dengan industri dan kementerian lain untuk meningkatkan kompetensi SDM, khususnya perempuan, melalui pelatihan dan program pemberdayaan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dengan melibatkan secara aktif sektor industri. Kerja sama ini diresmikan di Jakarta pada tanggal 26 Februari, dan melibatkan sinergi antara Kemnaker, Kementerian Pariwisata (Kemenpar), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Langkah ini diharapkan dapat menciptakan peluang kerja yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan UMKM.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan, menekankan pentingnya kolaborasi ini. "Pentingnya kolaborasi ini, apa yang bisa diberikan kawan-kawan pengusaha, kepada kita sebagai regulator. Apa yang bisa kita percepat kerjasamanya, inilah pentingnya kita duduk bersama di sini," ujarnya. Wamenaker juga meminta industri untuk memaparkan program-program mereka dan hambatan yang dihadapi, menjamin dukungan pemerintah dalam mengatasi kendala regulasi demi hubungan industrial yang harmonis.
Wamenaker menambahkan bahwa dukungan pemerintah akan diberikan jika ada kendala terkait regulasi yang dihadapi industri. "Kita akan support jika ada kendala terkait regulasi yang dihadapi industri, karena kita tau bersama jika ada hal yang memberatkan akan mengganggu ekosistem ketenagakerjaan dan akan merugikan saudara kita para pekerja termasuk perusahaan dan di sinilah negara hadir dalam memberikan solusi," imbuhnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan melindungi hak-hak pekerja.
Peningkatan Kompetensi dan Pemberdayaan Perempuan
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, melihat peluang besar kerja sama dengan Kemnaker dan Kemenpar, terutama dalam pelatihan softskill bagi perempuan di bidang pariwisata, rekrutmen kerja, dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK). Program Ruang Bersama Indonesia (RBI) juga akan dimaksimalkan sebagai ruang kolaborasi antar kementerian/lembaga/pemda untuk membina keluarga.
"Kami akan terus berusaha menyinergikan dan melihat kondisi faktual di lapangan. Kita punya program Ruang Bersama Indonesia (RBI) seperti ruang kolaborasi antar kementerian/lembaga/pemda bisa berpartisipasi membina keluarga hingga paling terkecil, tingkat keluarga," jelas Veronica. Inisiatif ini menunjukkan fokus pada pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam dunia kerja.
Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Puspa, menyorot tiga bidang utama untuk kolaborasi: gastronomi, wellness, dan wisata maritim. Kemenpar juga berharap berkolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Bekasi, Medan, dan Lombok Timur untuk pelatihan instruktur PBK bidang pariwisata.
"Kita harap bisa kolaborasi pelatihan instruktur pelatihan berbasis kompetensi (PBK) bidang pariwisata, dan kolaborasi dengan Direktorat Bina Instruktur dan tenaga pelatihan dalam pelatihan instruktur PBK," katanya. Kerjasama ini akan meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata dan mendukung pengembangan sektor tersebut.
Dukungan untuk UMKM
Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Industri Daerah (FKLPID) Jawa Barat, Benny Tunggul, menyampaikan harapannya agar pemerintah memfasilitasi pelaku usaha UMKM untuk menggelar pameran di kawasan industri. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan akses pasar bagi UMKM dan mendorong pertumbuhan wirausaha baru.
Ia melihat tingginya animo pelaku UMKM untuk membangun wirausaha baru, akan memudahkan pihaknya untuk melatih mereka dalam personal branding dan marketing. Dengan demikian, UMKM dapat lebih siap bersaing di pasar dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Program pelatihan ini akan melengkapi upaya peningkatan kompetensi SDM yang dilakukan oleh pemerintah.
Secara keseluruhan, kolaborasi antara Kemnaker, industri, dan kementerian lain ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan peluang kerja yang lebih baik, khususnya bagi perempuan dan UMKM. Komitmen pemerintah untuk mendukung sektor industri dan memberikan solusi atas kendala regulasi akan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
