KKP Dorong Ekonomi Biru lewat Desa Wisata Bahari
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengoptimalkan program Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) untuk meningkatkan perekonomian pesisir secara berkelanjutan, melestarikan lingkungan, dan memberdayakan masyarakat.
Jakarta, 8 Februari 2024 - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) gencar mengoptimalkan program Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari) sebagai strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi biru di Indonesia. Program ini tak hanya fokus pada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Mewujudkan Ekonomi Biru Berkelanjutan
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Victor Gustaaf Manoppo, menjelaskan bahwa pengembangan Dewi Bahari merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi biru. Sejak tahun 2016, Direktorat Jasa Kelautan KKP telah menjalankan berbagai program strategis untuk mengoptimalkan potensi wisata bahari di Indonesia. Hingga akhir tahun 2024, tercatat 108 desa pesisir telah menerima bantuan sarana dan prasarana wisata bahari.
Penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari telah memberikan struktur yang lebih baik dalam pengelolaan program ini. Konsep Dewi Bahari mengintegrasikan pengelolaan wisata berbasis masyarakat dengan kearifan lokal, upaya konservasi, dan penguatan kewirausahaan di sektor pariwisata. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif yang menyeluruh bagi masyarakat dan lingkungan.
Dukungan KKP untuk Desa Wisata Bahari
Direktur Jasa Kelautan KKP, Miftahul Huda, menambahkan bahwa dukungan KKP tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga mencakup bantuan fasilitas fisik. Bantuan tersebut meliputi perahu, alat snorkeling, kios kuliner, peralatan selam, dan pelatihan pengelolaan usaha. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola destinasi wisata secara profesional dan berkelanjutan.
Program Dewi Bahari telah menunjukkan hasil signifikan. Hingga tahun 2024, 23 Desa Wisata Bahari telah ditetapkan melalui Keputusan Dirjen PKRL Nomor 53 Tahun 2023, dengan tujuh desa tambahan yang akan ditetapkan tahun ini. Beberapa desa telah berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengintegrasikan usaha lokal seperti kuliner, kerajinan tangan, dan homestay.
Pelatihan dan Pengembangan Berkelanjutan
KKP secara rutin menyelenggarakan pelatihan pengelolaan wisata bahari, baik secara daring maupun luring. Materi pelatihan meliputi pelayanan prima, diversifikasi produk wisata, pemasaran digital, dan sertifikasi pemandu wisata. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas layanan yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional, sehingga daya saing desa wisata dapat meningkat.
Pengembangan Desa Wisata Bahari juga sejalan dengan program ekonomi biru yang diinisiasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Program ini berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan konservasi ekosistem laut untuk generasi mendatang. Dengan demikian, Dewi Bahari menjadi bagian integral dari upaya pemerintah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.
Kesimpulan
Program Desa Wisata Bahari merupakan langkah strategis KKP dalam mendorong ekonomi biru di Indonesia. Dengan dukungan regulasi, bantuan fasilitas, dan pelatihan, program ini berhasil memberdayakan masyarakat pesisir, meningkatkan perekonomian lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan. Keberhasilan Dewi Bahari diharapkan dapat menjadi model pengembangan wisata bahari berkelanjutan di seluruh Indonesia.
