Indonesia Kembangkan Pendanaan Alternatif untuk Konservasi Kelautan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mengembangkan skema pendanaan inovatif, termasuk Impact Bonds, untuk mendukung konservasi laut dan ketahanan pangan nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia terus mengembangkan strategi inovatif untuk mendukung konservasi laut dan ketahanan pangan nasional. Hal ini dilakukan dengan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah satu strategi yang dijalankan adalah melalui skema pembiayaan berbasis hasil, yaitu Impact Bonds, yang melibatkan investor swasta untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat pesisir sambil mencapai target konservasi dan ketahanan pangan nasional.

Sekretaris Jenderal KKP, Kusdiantoro, menekankan pentingnya diversifikasi skema pendanaan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan ekosistem laut Indonesia. "Mengikuti kebijakan efisiensi anggaran, kita harus lebih kreatif dalam melaksanakan program, termasuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif dalam mengelola kawasan konservasi," katanya dalam sebuah pernyataan pada Senin.

Menurut Kusdiantoro, pendanaan inovatif seperti Impact Bonds memungkinkan investasi yang lebih terarah untuk mendorong praktik perikanan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan melestarikan sumber daya laut. Konservasi ekosistem laut berperan strategis dalam menjaga keseimbangan ekologis, memastikan keberlanjutan stok ikan komersial, dan mengurangi dampak perubahan iklim.

Pendanaan Inovatif untuk Konservasi Laut

Ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan stok ikan, dan dampak aktivitas manusia menuntut langkah konservasi yang lebih inovatif dan berkelanjutan. KKP menargetkan perlindungan 30 persen wilayah laut Indonesia sebagai kawasan konservasi dan Other Effective area-based Conservation Measures (OECMs) pada tahun 2045.

Dengan 29,9 juta hektar kawasan konservasi yang telah ada, KKP bersama mitra terkait sedang menyiapkan rencana perluasan hingga 97,5 juta hektar, serta menambahkan 10 juta hektar kawasan non-konservasi sebagai bagian dari OECM. Melihat besarnya pendanaan yang dibutuhkan, KKP terus mendorong inovasi pendanaan alternatif.

Inovasi tersebut termasuk penerapan debt swap for nature bekerja sama dengan pemerintah AS, serta penerbitan coral reef bonds dengan Bank Dunia. Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Akuatik KKP, Firdaus Agung, menyatakan bahwa selain memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah juga berupaya mencari skema investasi berbasis hasil seperti Impact Bonds, kerja sama dengan sektor swasta, dan instrumen keuangan hijau lainnya.

Upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan ekosistem laut selaras dengan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan berbasis prinsip ekonomi biru. Prinsip ini menyeimbangkan kepentingan ekologis dan ekonomi untuk generasi mendatang.

• Impact Bonds: Skema pembiayaan berbasis hasil yang melibatkan investor swasta.
• Debt Swap for Nature: Kerja sama dengan pemerintah AS untuk pertukaran utang dengan upaya konservasi.
• Coral Reef Bonds: Penerbitan obligasi bersama Bank Dunia untuk konservasi terumbu karang.

Dengan berbagai upaya ini, Indonesia berharap dapat mencapai target konservasi lautnya sambil memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir dan ketahanan pangan nasional. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian laut Indonesia untuk masa depan.