KKP Targetkan Tambah 200 Ribu Hektare Kawasan Konservasi Laut di 2025
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bertekad menambah 200 ribu hektare kawasan konservasi laut pada 2025 untuk menjaga ketahanan laut dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan target ambisius untuk menambah 200 ribu hektare kawasan konservasi laut pada tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, dalam konferensi pers di Jakarta pada Rabu, 7 Mei 2024. Komitmen ini disampaikan dalam forum 10th Our Ocean Conference (OOC) dan APEC di Korea Selatan pada 28-30 April lalu. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan laut Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut Ibu Kartika, penambahan kawasan konservasi ini merupakan bagian integral dari penataan ruang laut yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan laut Indonesia, melindungi ekosistem laut yang rapuh, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab. Target ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang bijak.
"Akan menetapkan 200 ribu hektare kawasan konservasi laut baru di tahun 2025," ujar Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP tersebut. Pernyataan ini menegaskan tekad KKP untuk memperluas cakupan perlindungan laut Indonesia dan memastikan keberlanjutan ekosistemnya untuk generasi mendatang.
Langkah-Langkah KKP dalam Konservasi Laut
KKP tidak hanya menetapkan target penambahan kawasan konservasi, tetapi juga merinci sejumlah langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu langkah penting adalah memperkuat pengelolaan karbon biru. KKP berencana menghitung nilai karbon biru padang lamun di 20 kawasan konservasi laut, membangun blue carbon network dan basis data, serta memperkuat kerja sama internasional dalam pengelolaan karbon biru. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen KKP dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.
Selain itu, KKP menargetkan peningkatan skor efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut sebesar 5 persen setiap tahunnya. KKP juga akan menyelesaikan dokumen rencana zonasi dan mengesahkan peraturan terkait rencana zonasi antar daerah. Upaya ini menunjukkan komitmen KKP dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap perikanan berkelanjutan, KKP telah melaksanakan proyek percontohan pembangunan Kampung Budi Daya Rumput Laut di Wakatobi. Proyek serupa akan dilanjutkan di Maluku dan Rote Ndao. KKP juga berencana membangun ocean monitoring system dan 15 kawasan konservasi perairan (marine protected area) hingga tahun 2027. Inisiatif ini menunjukkan komitmen KKP dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan.
Integrasi Tata Ruang Laut untuk Keberlanjutan
Ibu Kartika menekankan pentingnya integrasi tata ruang laut untuk memastikan pemanfaatan laut yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan berkeadilan. Integrasi ini akan memastikan bahwa semua pihak, termasuk masyarakat pesisir dan generasi mendatang, dapat merasakan manfaat dari pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
KKP juga mencatat bahwa luas kawasan konservasi pada tahun 2024 telah mencapai 29,9 juta hektare, atau sekitar 9,2 persen dari luas laut Indonesia. Capaian ini melampaui target awal sebesar 29,3 juta hektare, menunjukkan keberhasilan KKP dalam upaya konservasi laut hingga saat ini. Target penambahan 200 ribu hektare pada tahun 2025 diharapkan dapat semakin memperkuat upaya pelestarian lingkungan laut Indonesia.
Dengan langkah-langkah strategis dan komitmen yang kuat, KKP optimis dapat mencapai target penambahan kawasan konservasi laut pada tahun 2025. Upaya ini merupakan kontribusi penting bagi pelestarian keanekaragaman hayati laut, mitigasi perubahan iklim, dan pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan di Indonesia.
