KKP Bentuk Komite Kolaborasi untuk Konservasi Laut 30 Persen di 2045

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membentuk Komite Nasional Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Forum Nasional MPA-OECM untuk mencapai target konservasi laut 30 persen pada 2045.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumumkan pembentukan Komite Nasional Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Forum Nasional MPA-OECM di Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 14 Mei 2024. Langkah ini merupakan upaya strategis untuk mencapai target ambisius konservasi laut nasional sebesar 30 persen pada tahun 2045. Inisiatif ini diumumkan langsung oleh Direktur Konservasi Ekosistem Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Firdaus Agung, dalam acara Sosialisasi Visi MPA dan OECM 2045 di Hotel Santika, Bogor.

MPA (Marine Protected Area) atau Kawasan Konservasi Perairan dan OECM (Other Effective Conservation Measures) atau Upaya Konservasi Efektif Lainnya merupakan dua pilar kunci dalam strategi konservasi laut Indonesia. Kedua konsep ini saling melengkapi dan akan diintegrasikan dalam upaya mencapai target 30 persen luas wilayah perairan nasional yang dilindungi. Target ini, yang dikenal sebagai '30 by 45', mencakup sekitar 97,5 juta hektare perairan Indonesia.

Pembentukan komite dan forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KKP, LSM lingkungan seperti WWF Indonesia, Coral Triangle Center (CTC), RARE Indonesia, Konservasi Indonesia, Pesisir Lestari (Pelestari), dan Rekam Nusantara. Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) juga turut memberikan dukungan terhadap inisiatif kolaboratif ini. Kerja sama antar berbagai pihak ini dinilai krusial untuk mencapai target konservasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Kerja Sama untuk Konservasi Laut Berkelanjutan

Dokumen Visi Kawasan Konservasi dan OECM 2045 telah disusun oleh KKP bersama para mitra dari LSM, akademisi, dan pakar konservasi laut. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan strategis untuk perlindungan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Komite yang baru dibentuk akan berperan penting dalam menyusun rencana kerja nasional dan daerah untuk memperkuat koordinasi antar sektor.

Salah satu fokus utama komite adalah penyebaran informasi konservasi kepada masyarakat luas. Selain itu, komite juga akan menyediakan data dan dukungan teknis untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai target konservasi. "Dengan terbentuknya komite ini, diharapkan tata kelola konservasi laut menjadi lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Executive Director Coral Triangle Center (CTC), Rili Djohani. Ia berharap platform kolaborasi ini dapat menjembatani koordinasi antar berbagai aktor konservasi untuk memastikan tercapainya target nasional. "Pembentukan komite dan forum ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan konservasi laut melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif," ujar Rili.

Target Konservasi 30 Persen: Sebuah Tantangan Besar

Target konservasi laut 30 persen pada tahun 2045 merupakan tantangan besar bagi Indonesia. Luas wilayah perairan Indonesia yang sangat besar membutuhkan upaya kolaboratif dan terintegrasi dari berbagai pihak. Komite Nasional Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Forum Nasional MPA-OECM diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mencapai target tersebut.

Komite ini akan berperan dalam memastikan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi, baik melalui MPA maupun OECM. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan komite dapat melibatkan masyarakat pesisir dalam upaya konservasi laut. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang program konservasi.

Keberhasilan upaya konservasi laut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada perekonomian masyarakat pesisir. Pengelolaan perikanan yang berkelanjutan akan menjamin keberlanjutan mata pencaharian masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, kolaborasi dan komitmen dari semua pihak sangatlah penting.

Melalui pembentukan komite ini, Indonesia menunjukkan komitmen globalnya terhadap konservasi kelautan. Upaya ini sejalan dengan target global untuk melindungi setidaknya 30 persen wilayah laut dunia pada tahun 2030. Dengan kerja sama yang kuat dan strategi yang tepat, Indonesia diharapkan dapat mencapai target konservasi lautnya dan berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati global.

Langkah KKP ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam upaya mencapai target konservasi laut global. Kolaborasi dan partisipasi berbagai pihak merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan konservasi yang ambisius ini. Semoga komite ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Indonesia menuju masa depan kelautan yang lestari.