Investasi Kepri Tembus Rp47 Triliun di 2024, Lampaui Target!
Realisasi investasi di Kepulauan Riau pada 2024 mencapai Rp47 triliun, melampaui target RPJMD dan target nasional, didominasi sektor industri dan berdampak positif pada perekonomian daerah.
Tanjungpinang, 10 Februari 2024 - Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menorehkan prestasi gemilang di sektor investasi. Gubernur Ansar Ahmad mengumumkan realisasi investasi sepanjang tahun 2024 mencapai angka fantastis, yaitu Rp47 triliun. Angka ini bukan hanya melampaui target Rp23 triliun yang tertera dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, tetapi juga jauh melampaui target nasional.
Investasi Kepri: Melebihi Target Nasional
Menurut Gubernur Ansar, realisasi investasi di Kepri mencapai 134 persen dari target pemerintah pusat sebesar Rp35 triliun. Prestasi ini menunjukkan daya tarik Kepri sebagai destinasi investasi yang menjanjikan, baik bagi investor domestik maupun asing. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata dari strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam menarik investasi.
Investasi tersebut merupakan kombinasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Dominasi sektor industri, terutama di Batam sebagai pusat kawasan industri, menjadi penggerak utama capaian ini. Proyek besar seperti pengolahan alumina di PT Bintan Alumina Indonesia (PT BAI) di Galang Batang, Kabupaten Bintan, juga turut berkontribusi signifikan.
Dampak Positif bagi Perekonomian Daerah
Namun, investasi di Kepri tidak hanya terfokus pada sektor industri. Gubernur Ansar menyebutkan, sektor pariwisata, listrik, air, gas, perumahan, perkebunan, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kesehatan juga turut menikmati aliran investasi. Dampaknya pun terasa luas dan menyeluruh bagi perekonomian daerah.
Investasi menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta meningkatkan daya beli masyarakat. "Orang-orang kerja tentu butuh makan hingga pakaian, makanya semua sektor pasti sangat terbantu dengan adanya investasi," ujar Gubernur Ansar.
Optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB)
Gubernur Ansar juga menekankan pentingnya optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB) di Kepri, meliputi Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang. Ia mengakui bahwa perkembangan Badan Pengusahaan (BP) di Kepri, kecuali Batam, masih tertinggal. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi khusus untuk mengejar ketertinggalan ini.
Langkah strategis yang tengah dilakukan antara lain penyusunan matriks permasalahan yang akan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Hal ini termasuk pengelolaan aset BP yang berpotensi untuk kerja sama dengan pihak lain, misalnya pengelolaan pelabuhan. Pendampingan aparat penegak hukum juga dianggap penting untuk menjamin keamanan dan kepatuhan hukum dalam operasional BP.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Gubernur Ansar mengakui berdasarkan kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BP di Kepri (kecuali Batam) belum memberikan dampak signifikan. Oleh karena itu, ia mendorong agar BP dapat berperan lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Harapannya, BP dapat menghasilkan pendapatan sendiri untuk membiayai operasional dan pengembangan kawasan tanpa bergantung pada anggaran pemerintah.
Dengan koordinasi dan strategi yang lebih intensif dan terarah, Gubernur Ansar optimistis kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Kepri akan berkembang pesat dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah dan masyarakat. Realisasi investasi Rp47 triliun di tahun 2024 menjadi bukti nyata potensi Kepri yang luar biasa dan menjadi modal penting untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.