Bupati Morowali Hentikan Penyaluran Dana Daerah: Anggaran 2025 Dirombak Demi Tepat Sasaran
Bupati Morowali, Iksan Baharuddin, menghentikan sementara penyaluran dana daerah dalam APBD 2025 untuk memastikan anggaran tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Morowali.
Bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf, mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara penyaluran Dana Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Keputusan kontroversial ini diumumkan pada Jumat lalu dalam rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) di Morowali, Sulawesi Tengah. Langkah ini diambil setelah ditemukannya indikasi penyelewengan dan ketidaktepatan alokasi anggaran yang selama ini terjadi. Bupati Iksan menyatakan keprihatinannya atas temuan di lapangan yang menunjukkan banyaknya dana daerah yang tidak efektif digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Penghentian penyaluran dana daerah ini bertujuan untuk memastikan agar anggaran yang ada benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Morowali. Iksan menekankan bahwa kebijakan ini bukan untuk memangkas anggaran, melainkan untuk mengoptimalkan penggunaannya. Ia berharap dengan adanya evaluasi menyeluruh, alokasi anggaran dapat lebih terarah dan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.
Langkah berani Bupati Iksan ini mendapat perhatian luas. Keputusan untuk menghentikan penyaluran dana daerah merupakan langkah yang tidak biasa, namun dianggap perlu untuk mengatasi masalah yang telah lama terjadi. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi yang komprehensif, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Evaluasi dan Pengawasan Penggunaan Anggaran
Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, Bupati Iksan meminta setiap OPD membentuk tim khusus yang bertugas mengevaluasi dan mendiskusikan penggunaan anggaran sebelum dicairkan. Tim ini akan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap proposal dan rencana penggunaan anggaran, memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan riil masyarakat dan rencana pembangunan daerah. Proses evaluasi ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien.
Bupati Iksan menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya tim evaluasi, diharapkan akan tercipta mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan efektif.
"Setelah kami lakukan pengecekan, saya putuskan semua anggaran dalam bentuk tanggung jawab khusus Dana Daerah tidak akan dikucurkan, kecuali melalui satu pintu dengan koordinasi langsung bersama Bupati," kata Iksan. Pernyataan ini menegaskan komitmen Bupati Iksan untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara bertanggung jawab dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, Bupati juga meminta agar setiap OPD menunjuk satu perwakilan untuk bergabung dalam tim evaluasi yang akan didampingi oleh para asisten. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah Morowali dalam melakukan reformasi pengelolaan anggaran.
Anggaran Operasional Tetap Berjalan
Meskipun penyaluran Dana Daerah dihentikan sementara, Bupati Iksan memastikan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk anggaran yang bersifat operasional. Anggaran operasional yang tetap berjalan meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), gaji pegawai, dan dana darurat (emergency fund). Hal ini penting untuk menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Keputusan Bupati Iksan untuk menghentikan sementara penyaluran Dana Daerah merupakan langkah yang berani dan perlu diapresiasi. Langkah ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Semoga kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi yang komprehensif, diharapkan pengelolaan anggaran daerah di Morowali akan lebih efektif dan efisien, serta benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan di daerah.
"Kenapa dana daerah distop? Karena saya prihatin melihat data yang ada tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maupun dengan rencana pembangunan yang kita inginkan. Kita ingin anggaran ini benar-benar tersalurkan dengan," ujar Bupati Iksan, menjelaskan alasan di balik kebijakan kontroversial tersebut.
