Pemkab Supiori Rasionalisasi Anggaran Rp77,3 Miliar, Program Pemerintah Tetap Berjalan
Pemerintah Kabupaten Supiori, Papua, melakukan rasionalisasi anggaran APBD 2025 sebesar Rp77,3 miliar sebagai tindak lanjut Inpres No. 1 Tahun 2025 dan Kemenkeu No. 29 Tahun 2025, namun program tetap berjalan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Supiori, Papua, memastikan rasionalisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp77,3 miliar. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran di lingkungan pemerintah daerah. Rasionalisasi ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk dana alokasi umum dan dana otonomi khusus.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Supiori, Aldy, saat dihubungi di Biak, Jumat (21/2), menjelaskan rincian rasionalisasi anggaran tersebut. Pengurangan terbesar terjadi pada dana alokasi umum (DAU) yang dialokasikan untuk berbagai bidang, mencapai Rp44 miliar. Selain itu, anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik jalan dan layanan dasar juga terkena dampak rasionalisasi sebesar Rp29,7 miliar.
Tidak hanya DAU dan DAK, dana otonomi khusus (otsus) Papua Tahun Anggaran 2025 juga mengalami pengurangan sebesar Rp3,3 miliar, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Meskipun terjadi pengurangan anggaran yang signifikan, Pemkab Supiori memastikan bahwa berbagai program pemerintah tetap berjalan sesuai rencana.
Rasionalisasi Anggaran dan Dampaknya terhadap Program Pemerintah
Aldy menegaskan bahwa meskipun terdapat rasionalisasi anggaran, program-program pemerintah Kabupaten Supiori tetap berjalan normal. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Supiori untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meskipun dengan keterbatasan anggaran. "Sesuai kebijakan daerah, program pemerintah Kabupaten Supiori berlangsung normal," kata Aldy.
Lebih lanjut, Aldy berharap agar kuasa pengguna anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menggunakan anggaran yang tersisa secara efektif dan efisien. Anggaran yang ada harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.
BPKAD Supiori menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Semua kegiatan dan penggunaan anggaran telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun 2025 dan akan direalisasikan sesuai rencana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang tersedia digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Rincian Rasionalisasi Anggaran APBD Supiori 2025
- Dana Alokasi Umum (DAU): Rp44 miliar
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Jalan dan Layanan Dasar: Rp29,7 miliar
- Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua: Rp3,3 miliar
- Total Rasionalisasi Anggaran: Rp77,3 miliar
Dengan adanya rasionalisasi anggaran ini, Pemkab Supiori dituntut untuk lebih cermat dan efisien dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan. Prioritas akan diberikan pada program-program yang memiliki dampak langsung dan signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini.
Pemkab Supiori berkomitmen untuk terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat meskipun dengan adanya pemangkasan anggaran. Efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran menjadi fokus utama agar program-program pembangunan tetap dapat berjalan dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Supiori.
