Pemprov Kepri Hadapi Pemangkasan TKD Rp108 Miliar: Dampak dan Strategi Penyesuaian

Pemprov Kepri menghadapi pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp108 miliar dalam APBN 2025, berdampak pada proyek infrastruktur jalan dan transportasi laut, namun Pemprov berkomitmen melanjutkan proyek strategis dengan APBD.

Tanjungpinang, 15 Februari 2025 - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengumumkan efisiensi anggaran yang signifikan. Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp108 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025. Pengurangan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur di Kepri.

Rincian Pemangkasan TKD

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, menjelaskan rincian pemangkasan tersebut. Sebesar Rp95,94 miliar berasal dari pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, sementara Rp12,87 miliar merupakan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU). Pemangkasan ini tentu berdampak luas, khususnya pada proyek infrastruktur yang sudah direncanakan.

"Efisiensi ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 3 Februari tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD," jelas Sekda Adi dalam keterangan pers di Tanjungpinang.

Dampak pada Sektor Infrastruktur

Salah satu sektor yang paling terdampak adalah infrastruktur jalan dan transportasi laut. Proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepri mengalami pemotongan sebesar Rp39,55 miliar. Sementara itu, sektor transportasi laut di Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri juga terkena efisiensi sebesar Rp25,88 miliar. Sektor pangan akuatik di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) juga mengalami pengurangan DAK fisik sebesar Rp30,5 miliar.

Strategi Pemprov Kepri

Setelah pemangkasan, DAU Kepri turun menjadi Rp1,199 triliun, dan DAK fisik turun menjadi Rp92,35 miliar. Meskipun menghadapi tantangan ini, Pemprov Kepri menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan efisiensi APBN dan APBD. Mereka berkomitmen untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat guna dan sasaran.

"Kami akan berupaya maksimal agar proyek-proyek infrastruktur strategis yang sudah dilelang tetap terlaksana dengan mengandalkan APBD," tegas Sekda Adi. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Kepri untuk tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur penting meskipun menghadapi kendala pemangkasan anggaran.

Tantangan dan Peluang

Pemangkasan TKD ini menghadirkan tantangan signifikan bagi pembangunan di Kepri. Namun, hal ini juga mendorong Pemprov Kepri untuk mencari solusi kreatif dan efisien dalam pengelolaan anggaran. Dengan mengandalkan APBD, diharapkan proyek-proyek strategis tetap dapat berjalan sesuai rencana. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi situasi ini.

Ke depannya, pemantauan ketat terhadap pelaksanaan proyek dan evaluasi berkala akan sangat penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran APBD. Pemprov Kepri perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat Kepri.