DPRD Kepri Setujui Efisiensi Anggaran Rp56 Miliar: Fokus pada Program Prioritas

DPRD Kepri berhasil menyepakati efisiensi anggaran mencapai Rp56 miliar untuk program prioritas, sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN/APBD.

Tanjungpinang, 21 Maret 2025 (ANTARA) - Dalam upaya mendukung efisiensi keuangan negara, DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah menyepakati pemotongan anggaran hingga Rp56 miliar. Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD. Pemotongan anggaran ini melibatkan berbagai sektor dan direncanakan untuk mengoptimalkan penggunaan dana pemerintah.

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Iman Sutiawan, mengumumkan kesepakatan tersebut pada Jumat lalu di Tanjungpinang. Beliau menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini merupakan hasil dari serangkaian pembahasan intensif antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemprov Kepri. Proses ini juga melibatkan komisi-komisi di DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri untuk memastikan terukur dan tidak mengganggu program pemerintah pusat maupun daerah.

Pemotongan anggaran tersebut meliputi dana perjalanan dinas DPRD sebesar Rp16 miliar, sekretariat DPRD Rp6 miliar, dan program aspirasi masyarakat melalui reses DPRD Rp33,9 miliar. Proses finalisasi kesepakatan ini telah dilakukan pada tanggal 19 Maret 2025. Langkah efisiensi ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menciptakan perencanaan daerah yang selaras dengan pemerintah pusat.

Efisiensi Anggaran: Langkah Strategis untuk Kepri

Efisiensi anggaran yang disepakati, menurut Iman Sutiawan, bertujuan untuk memfokuskan sumber daya pada program-program prioritas pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan dan pro-rakyat, terutama bagi warga yang tinggal di pulau-pulau di Kepri. Pemprov Kepri menyadari pentingnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

Dengan luas wilayah Kepri yang 96 persen berupa laut dan berbatasan dengan banyak negara, program-program pembangunan yang berintegritas, berkelanjutan, dan prorakyat menjadi sangat penting. Pemprov Kepri berkomitmen untuk memastikan pembangunan yang adil dan merata di seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau terluar.

Proses pembahasan yang melibatkan berbagai pihak menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan komisi-komisi di DPRD dan OPD Pemprov Kepri memastikan bahwa pemotongan anggaran dilakukan secara terukur dan tidak menghambat program-program penting.

Dukungan Penuh DPRD Kepri terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025

DPRD Kepri menyatakan dukungan penuh terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Lembaga ini berkomitmen untuk menjalankan program pemerintah sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Efisiensi anggaran yang disepakati merupakan bukti nyata komitmen tersebut.

Dengan adanya efisiensi anggaran ini, diharapkan program-program prioritas dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pemprov Kepri akan dapat lebih fokus dalam menjalankan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kepri.

Langkah ini juga menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan keuangan negara. Kerjasama yang erat ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

"Sekali lagi kami tegaskan bahwa DPRD Kepri mendukung penuh dan siap melaksanakan program pemerintah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025," tegas Iman Sutiawan.