Kepri Rasionalisasi APBD Rp285 Miliar: Efisiensi atau Pengorbanan?
Pemerintah Provinsi Kepri telah memangkas anggaran Rp285 miliar untuk efisiensi sesuai Instruksi Presiden, namun kebijakan ini berdampak pada penundaan proyek dan penurunan aktivitas ekonomi di daerah.
Tanjungpinang, 11 Februari 2025 - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membuat gebrakan dengan merasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp285 miliar. Langkah efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto, berfokus pada penghematan anggaran negara.
Efisiensi Anggaran: Langkah Tepat atau Dampak Negatif?
Keputusan ini diambil Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, untuk memangkas anggaran kegiatan-kegiatan yang dinilai kurang berdampak bagi masyarakat. "Kami masih terus berupaya mengurangi lagi anggaran kegiatan-kegiatan seperti seremonial, perjalanan dinas, dan belanja lainnya yang kurang berdampak bagi masyarakat," ujar Gubernur Ansar dalam keterangannya di Tanjungpinang.
Namun, rasionalisasi ini tak tanpa konsekuensi. Sejumlah program dalam APBD 2025 terpaksa ditunda bahkan dihapus. Proyek pembangunan fisik yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN juga turut terdampak, banyak yang harus ditunda karena pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Ansar menjelaskan, "Proyek-proyek DAK yang tengah dilelang terpaksa ditunda dulu. Kalau sudah melalui proses lelang, diminta jangan dulu menetapkan pemenangnya."
Penghematan di Semua Sektor
Upaya efisiensi tak hanya berhenti pada pemotongan program besar. Gubernur Ansar juga menginstruksikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penghematan di berbagai sektor. Penggunaan listrik, alat tulis kantor (ATK), dan biaya perawatan gedung harus ditekan seminimal mungkin.
Langkah ini, meskipun bertujuan mulia, mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah. Belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Kepri. Efisiensi anggaran perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) misalnya, berdampak pada penurunan aktivitas di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang.
Dampak terhadap Sektor Pariwisata dan UMKM
Pemotongan anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen berdampak pada penurunan jumlah penerbangan. Maskapai seperti Garuda dan Citilink mengurangi frekuensi penerbangan ke Jakarta. "Selama ini hampir 30 persen penumpang pesawat di Bandara RHF berasal dari kalangan DPRD, ASN, TNI, Polri hingga pegawai kementerian yang melakukan perjalanan dinas," jelas Gubernur Ansar.
Penurunan jumlah penumpang pesawat berdampak pada sektor-sektor lain yang terkait, seperti jasa transportasi darat, industri perhotelan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak ekonomi ini menjadi pertimbangan penting yang perlu dikaji lebih lanjut.
Usulan Kajian Khusus Perjalanan Dinas
Menyikapi dampak yang terjadi, Gubernur Ansar mengusulkan agar pemerintah pusat melakukan kajian khusus terkait efisiensi biaya perjalanan dinas, khususnya di wilayah Kepri. "Makanya, kalau boleh kami usulkan ke pusat agar ada kajian khusus terkait efisiensi biaya perjalanan dinas, khususnya di wilayah Kepri," katanya.
Meskipun demikian, Gubernur Ansar tetap mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. Ia berharap, anggaran yang dihemat dapat dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dengan dampaknya terhadap perekonomian daerah.
Kesimpulan
Rasionalisasi APBD Kepri sebesar Rp285 miliar merupakan langkah strategis dalam upaya efisiensi anggaran. Namun, kebijakan ini perlu dikaji lebih mendalam untuk meminimalisir dampak negatif terhadap perekonomian daerah, khususnya sektor pariwisata dan UMKM. Kajian lebih lanjut dan strategi mitigasi yang tepat dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan program efisiensi ini tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
