Efisiensi Anggaran di Kepri: Prioritaskan Program Rakyat
Pemprov Kepri berkomitmen melakukan efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, namun tetap memprioritaskan program-program penting seperti bantuan UMKM, RTLH, dan pendidikan gratis.
Tanjungpinang, 5 Februari 2025 - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) tengah berupaya keras menyeimbangkan kebijakan efisiensi anggaran dengan kelanjutan program-program prioritas untuk rakyat. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara, menanggapi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Program Prioritas Tetap Berjalan
Beberapa program unggulan tetap menjadi fokus Pemprov Kepri, meskipun ada tekanan untuk melakukan penghematan. "Pembangunan rumah tak layak huni (RTLH), pinjaman modal UMKM bunga nol persen, bantuan seragam sekolah dan SPP gratis, serta dukungan untuk program makan bergizi gratis (MBG) tetap menjadi prioritas," tegas Sekda Adi. Ia menambahkan bahwa beberapa proyek pembangunan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat terpaksa ditunda karena penurunan dana transfer pusat ke daerah (TKD).
Komitmen Pemprov Kepri untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tetap teguh. Sekda Adi menyatakan, "Seperti kata pepatah, besar cukup, kecil pun bisa dibuat." Hal ini menunjukkan tekad Pemprov Kepri untuk mengoptimalkan anggaran yang ada demi kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi Anggaran: Langkah Strategis
Pemprov Kepri mendukung penuh kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Salah satu langkah nyata adalah pengurangan biaya perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 50 persen, sesuai dengan Inpres tersebut. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri saat ini sedang menghitung total efisiensi anggaran dari pemotongan perjalanan dinas di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain perjalanan dinas, efisiensi juga diterapkan pada beberapa pos anggaran lainnya. "Penghematan 50 persen juga dilakukan pada konsumsi makan dan minum, rapat di hotel, dan pengadaan alat tulis kantor (ATK)," jelas Sekda Adi. Langkah ini bertujuan untuk menghemat APBD dan mengalihkan anggaran ke program-program yang lebih berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menyeimbangkan Efisiensi dan Pelayanan Publik
Pemprov Kepri berupaya keras untuk melakukan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan program-program prioritas yang telah direncanakan. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan melakukan penghematan pada pos-pos anggaran yang kurang urgen, Pemprov Kepri berharap dapat tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kepri. Sekda Adi menegaskan kembali, "Intinya kita mendukung penuh kebijakan Bapak Presiden RI terkait efisiensi anggaran ini."
Ke depannya, Pemprov Kepri akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan efisiensi anggaran, memastikan bahwa langkah-langkah penghematan tidak mengganggu program-program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.