Efisiensi APBD Banten Rp1,2 Triliun: Layanan Publik Tetap Terjaga?

Pemerintah Provinsi Banten melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp1,2 triliun pada APBD 2025, namun memastikan pelayanan publik tetap terprioritaskan.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, memberikan klarifikasi terkait efisiensi anggaran APBD Provinsi Banten tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp1,2 triliun. Efisiensi ini dilakukan pada belanja program pendukung, bukan pada layanan dasar publik. Hal ini disampaikan Nana dalam keterangannya di Serang, Sabtu, 22 Februari 2025, menjawab kekhawatiran akan terganggunya pelayanan publik akibat penghematan anggaran tersebut.

Nana, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten, menjelaskan bahwa rasionalisasi anggaran ini mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ dan 900.1.1/640/SJ. Penghematan ini juga merupakan penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja daerah, dengan tujuan menjaga kesehatan fiskal Pemprov Banten.

Keputusan efisiensi anggaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan program prioritas Presiden dan Gubernur Banten, sambil tetap menjaga standar pelayanan publik. Nana menekankan bahwa kemanfaatan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Dengan demikian, pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Efisiensi Anggaran: Fokus pada Program Pendukung

Nana menjelaskan lebih lanjut bahwa rasionalisasi anggaran difokuskan pada program pendukung, seperti perjalanan dinas dan acara seremonial, serta program-program yang kinerjanya dapat dievaluasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan kinerja perangkat daerah. "Termasuk program kegiatan yang alat ukurnya bisa dievaluasi. Tetap menjaga stabilitas fiskal dan menjaga kinerja perangkat daerah menjadi poin penting di dalam proses penganggaran yang menyesuaikan," kata Nana.

Ia menegaskan kembali komitmen Pemprov Banten untuk tetap menjaga orientasi pelayanan publik. "Jadi orientasi pelayanan publik tetap terjaga. Tetap menjaga stabilisasi anggaran dengan tetap memperhatikan program-program yang orientasi keberpihakan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas," ujarnya.

Sebagai contoh, program prioritas yang tetap dijaga adalah sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur untuk ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem, dan penanganan stunting. Pelayanan dasar lainnya juga tetap menjadi prioritas dalam postur anggaran APBD Provinsi Banten.

Prioritas Pelayanan Publik Tetap Dijaga

Nana memberikan contoh nyata program prioritas yang tetap mendapatkan alokasi anggaran yang cukup. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk ketahanan pangan tetap menjadi fokus utama. Program penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting juga tetap mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Dengan demikian, infrastruktur yang mendukung program pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota juga tetap dijaga agar pelayanan publik dasar tetap terjamin. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Banten untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Banten memastikan bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp1,2 triliun tidak akan mengganggu pelayanan publik dasar. Rasionalisasi anggaran difokuskan pada program pendukung, sementara program prioritas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat tetap dijaga.

Efisiensi ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan menjaga kesehatan fiskal daerah dan mengoptimalkan program prioritas. Komitmen Pemprov Banten untuk menjaga pelayanan publik tetap menjadi hal utama dalam pengelolaan anggaran.

Kesimpulan

Dengan demikian, upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat menyeimbangkan antara penghematan dana dan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Fokus pada program pendukung dan prioritas pada pelayanan dasar menjadi kunci keberhasilan strategi ini.