Wagub Lampung Pastikan Pelayanan Publik Tak Terdampak Efisiensi Anggaran Rp600 Miliar
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memastikan pelayanan publik tetap prima meskipun pemerintah provinsi melakukan efisiensi anggaran hingga Rp600 miliar pada tahun anggaran 2025.
Bandarlampung, 24 Februari 2025 - Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, memberikan jaminan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp600 miliar tidak akan memengaruhi pelayanan publik. Hal ini disampaikan langsung oleh beliau di Bandarlampung pada Senin lalu. Efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
"Mengenai efisiensi anggaran, kami memastikan bahwa sektor yang terkait dengan pelayanan bagi masyarakat tidak akan terdampak," tegas Jihan Nurlela. Ia menekankan bahwa sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dan tidak akan mengalami pengurangan signifikan akibat kebijakan efisiensi ini. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Meskipun demikian, Jihan Nurlela menyarankan untuk berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait jika membutuhkan data lebih spesifik. Namun, ia memastikan bahwa pelayanan publik yang langsung berinteraksi dengan masyarakat akan tetap berjalan optimal tanpa kendala berarti akibat efisiensi anggaran.
Efisiensi Anggaran: Prioritas dan Penghematan
Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan sejumlah pos anggaran yang akan diefisiensikan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Beberapa sektor yang menjadi fokus penghematan antara lain penggunaan alat tulis kantor (ATK), belanja makanan dan minuman dalam rapat, kegiatan sosialisasi, perjalanan dinas, serta pemeliharaan kantor dan alat-alat.
Target pengurangan penggunaan ATK mencapai 80 persen. Penghematan juga dilakukan pada belanja makanan dan minuman rapat, dengan mengurangi intensitas penggunaan hotel kecuali dalam kondisi yang sangat penting. Ruang dan gedung milik pemerintah daerah akan lebih banyak digunakan untuk kegiatan rapat. Kegiatan sosialisasi yang kurang urgen juga akan dikurangi.
Selain itu, efisiensi anggaran juga menyasar perjalanan dinas, dengan target pengurangan mencapai 60 persen. Penghematan juga dilakukan pada pemeliharaan kantor, pemeliharaan alat-alat, dan sewa gedung. Semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung turut serta menerapkan kebijakan efisiensi ini secara merata.
Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tetap Terjaga
Wakil Gubernur Lampung secara khusus menjamin bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tidak akan terdampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran. Komitmen ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik di bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Lampung. Detail lebih lanjut mengenai alokasi anggaran untuk kedua sektor tersebut dapat diperoleh melalui koordinasi dengan OPD terkait.
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik. Efisiensi dilakukan secara terukur dan terencana, dengan tetap memprioritaskan sektor-sektor yang vital bagi kesejahteraan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
"Untuk data yang pasti bisa berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Namun dipastikan untuk pelayanan publik yang langsung ke masyarakat tidak akan terdampak efisiensi ini," kata Jihan Nurlela menambahkan.
