DPRD Kulon Progo berkomitmen mengawal penggunaan efisiensi APBD 2025 sebesar Rp28,68 miliar untuk pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah pusat menarik 64 mobil dinas KPU Kabupaten/Kota dan pejabat eselon III di NTB sebagai langkah efisiensi anggaran, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

OJK menerapkan efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan mengalihkan dana yang dihemat untuk penguatan infrastruktur teknologi dan pengembangan sumber daya manusia.

Badan Pusat Statistik Kepri berinovasi dengan memaksimalkan sistem kerja daring untuk efisiensi anggaran, tetap optimal dalam menjalankan tugas, termasuk persiapan sensus ekonomi 2026.

Pemkot Surabaya terapkan efisiensi anggaran melalui optimalisasi kerja berbasis smart governance, bukan pemotongan belanja, sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, meminta seluruh SKPD untuk efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas hingga 50%.

Pemkab Tulungagung mengganti lampu jalan konvensional Son-T dengan LED yang lebih hemat energi di Jalan W.R Supratman, sebagai upaya efisiensi anggaran dan implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Pemkab Tulungagung beralih ke lampu LED untuk penerangan jalan umum, menghemat energi dan anggaran, dimulai dari Jalan W.R Supratman dan berencana meluas ke jalan protokol lainnya.

Pemkab Bogor menyusun konsep efisiensi anggaran mengikuti Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan fokus pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen dan pengalihan anggaran ke sektor prioritas.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menghadapi pengurangan dana transfer daerah (TKD) sebesar Rp257 miliar untuk tahun 2025, berdampak pada anggaran operasional OPD dan pembangunan infrastruktur.

DPRD NTB mendesak Pemprov NTB untuk menghapus anggaran Rp400 miliar dari APBD 2025 demi efisiensi, mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memangkas DAK dan DAU serta mencoret proyek-proyek tertentu.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memulai identifikasi pos anggaran untuk efisiensi, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja APBN dan APBD Tahun 2025, meskipun petunjuk teknis masih dinantikan.