Kementerian Dalam Negeri Lakukan Efisiensi Anggaran 2025: Belajar dari Pandemi COVID-19
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan efisiensi anggaran hingga 57,46% untuk tahun 2025, terinspirasi dari pengalaman menghadapi pandemi COVID-19, dengan tetap memprioritaskan program utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah berupaya melakukan efisiensi anggaran untuk tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi acuan penting dalam strategi efisiensi ini.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin lalu. Ia menuturkan, pandemi COVID-19 memaksa Kemendagri beradaptasi dengan berbagai perubahan, termasuk melakukan banyak pertemuan virtual dan membatasi jumlah karyawan yang bekerja di kantor hingga 25 persen. Meskipun demikian, operasional Kemendagri tetap berjalan optimal.
Dalam implementasi efisiensi anggaran tahun ini, Kemendagri memastikan program-program utama tetap menjadi prioritas. "Efisiensi anggaran ini tidak akan menghambat program utama kami," tegas Karnavian.
Anggaran Kemendagri sendiri mengalami pengurangan signifikan. Dari pagu anggaran awal Rp4,7 triliun, kini berkurang menjadi Rp2 triliun, atau sekitar 57,46 persen. Pengurangan ini mencakup berbagai pos anggaran.
Beberapa pos anggaran yang mengalami pemangkasan cukup besar antara lain: perlengkapan kantor (90%), kegiatan seremonial (56,9%), rapat dan seminar (45%), studi dan analisis (51,5%), pelatihan dan pembinaan teknis (29%), honorarium kegiatan dan jasa profesional (40%), serta cetak dan souvenir (75,9%). Selain itu, ada juga pengurangan pada biaya sewa gedung, kendaraan dan peralatan (73,3%), lisensi aplikasi (21,6%), jasa konsultan (45,7%), bantuan pemerintah (16,7%), pemeliharaan dan perbaikan (10,2%), perjalanan dinas (53,9%), peralatan dan mesin (28%), infrastruktur (34,3%), dan pengeluaran lainnya (59,1%).
Efisiensi anggaran ini melibatkan 16 kategori pengeluaran. Meskipun ada pengurangan signifikan, Kemendagri menekankan bahwa program-program prioritas tetap terjaga. Pengalaman selama pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga dalam pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.
Dengan menerapkan strategi efisiensi yang terukur, Kemendagri berharap dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran negara tanpa mengorbankan kinerja dan pencapaian program-program yang telah direncanakan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tetap menjadi komitmen utama.
Kesimpulannya, efisiensi anggaran Kemendagri tahun 2025 yang mencapai lebih dari 50% merupakan langkah strategis yang terinspirasi dari pengalaman selama pandemi COVID-19. Meskipun terdapat pengurangan di berbagai pos anggaran, program-program utama tetap diprioritaskan demi tercapainya tujuan Kementerian.