Efisiensi Anggaran Kemendagri 2025: Potong 50 Persen!
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) efisiensikan anggaran tahun 2025 hingga 50 persen, atau sekitar Rp2,7 triliun, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD.
Jakarta, 3 Februari 2025 - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan penghematan anggaran Kemendagri tahun 2025 hingga 50 persen. Langkah ini merupakan respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Anggaran Kemendagri awalnya dipatok sebesar Rp4.792.328.518.000. Setelah efisiensi, anggarannya kini menjadi Rp2.038.635.518.000. Artinya, penghematan mencapai sekitar Rp2,7 triliun atau 57,46 persen dari pagu anggaran awal.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, efisiensi dilakukan dengan melakukan simulasi pada 16 item pos anggaran. Simulasi ini berpedoman pada arahan efisiensi dari Kementerian Keuangan.
Rincian Efisiensi Anggaran Kemendagri:
- Alat tulis kantor (90 persen)
- Kegiatan seremonial (56,9 persen)
- Rapat, seminar, dan sejenisnya (45 persen)
- Kajian dan analisis (51,5 persen)
- Diklat dan bimtek (29 persen)
- Honor output kegiatan dan jasa profesi (40 persen)
- Percetakan dan souvenir (75,9 persen)
- Sewa gedung, kendaraan, peralatan (73,3 persen)
- Lisensi aplikasi (21,6 persen)
- Jasa konsultasi (45,7 persen)
- Bantuan pemerintah (16,7 persen)
- Pemeliharaan dan perawatan (10,2 persen)
- Perjalanan dinas (53,9 persen)
- Peralatan dan mesin (28 persen)
- Infrastruktur (34,3 persen)
- Belanja lainnya (59,1 persen)
Tidak hanya Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) juga melakukan efisiensi anggaran. Anggaran BNPP tahun 2025 dipangkas dari Rp267.135.531.000 menjadi Rp150.800.000.000, atau sekitar 56,45 persen.
Mendagri menegaskan bahwa proses penyesuaian dan penyisiran anggaran masih terus dilakukan. Meskipun ada efisiensi, program-program prioritas Kemendagri dan BNPP tetap akan dioptimalkan. Program-program dasar seperti operasional Dukcapil dan operasionalisasi pos lintas batas negara tetap diprioritaskan.
Efisiensi anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien, sesuai arahan Inpres tersebut.