Pemkot Tangerang Pangkas Belanja Perjalanan Dinas 50 Persen

Pemkot Tangerang mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen sebagai respons terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sekaligus membatasi belanja kegiatan seremonial dan non-esensial lainnya.

Pemkot Tangerang Efisiensi Anggaran: Belanja Perjalanan Dinas Dipangkas 50 Persen

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengambil langkah signifikan dalam efisiensi anggaran dengan memangkas belanja perjalanan dinas hingga 50 persen. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, pada Selasa di Tangerang, Banten.

Langkah Konkret Efisiensi Anggaran Pemkot Tangerang

Langkah efisiensi ini bukan hanya sebatas pemangkasan perjalanan dinas. Pemkot Tangerang juga berkomitmen untuk membatasi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang dinilai kurang prioritas. Hal ini termasuk pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian yang tidak krusial, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar. Fokus utama kini diarahkan pada optimalisasi anggaran untuk pelayanan publik yang maksimal.

"Kami sudah sampaikan kepada perwakilan OPD untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja dengan yang tertuang dalam perintah pemerintah pusat," jelas Yeti Rohaeti. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya merumuskan strategi konkret untuk memastikan efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik yang selama ini telah berjalan dengan baik di Kota Tangerang.

Efisiensi Anggaran Nasional dan Dampaknya di Tangerang

Inpres Nomor 1 Tahun 2025 menargetkan efisiensi anggaran nasional sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun berasal dari anggaran kementerian/lembaga, dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah. Pemkot Tangerang, sebagai bagian dari pemerintah daerah, turut serta dalam upaya efisiensi ini. Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin, menegaskan pentingnya laporan penyesuaian anggaran yang harus disampaikan paling lambat 12 Februari 2025 kepada tim anggaran pemerintah daerah.

Nurdin juga menjelaskan bahwa proses penyesuaian anggaran ini tidak akan mengubah struktur alokasi anggaran secara keseluruhan. Struktur alokasi anggaran yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya akan tetap dipertahankan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Tangerang untuk tetap menjalankan program-program penting, meskipun dengan anggaran yang lebih efisien.

APBD Kota Tangerang 2025 dan Strategi Penanganan Defisit

APBD Kota Tangerang tahun 2025 telah ditetapkan melalui paripurna tahun 2024. Total anggaran pendapatan daerah mencapai Rp5,3 triliun, sementara anggaran belanja daerah sebesar Rp5,7 triliun. Terdapat defisit sekitar Rp400 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah neto. Dengan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan, diharapkan defisit ini dapat dikelola dengan lebih baik dan berdampak positif terhadap keuangan daerah.

Langkah efisiensi yang dilakukan Pemkot Tangerang ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan transparan. Dengan memangkas belanja perjalanan dinas dan membatasi anggaran kegiatan non-esensial, Pemkot Tangerang berharap dapat mengalokasikan anggaran secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warganya.

Kesimpulan

Pemangkasan belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen oleh Pemkot Tangerang merupakan langkah nyata dalam mendukung program efisiensi anggaran pemerintah pusat. Langkah ini diiringi dengan pembatasan belanja kegiatan seremonial dan non-esensial lainnya, demi memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat Kota Tangerang. Dengan strategi ini, diharapkan pelayanan publik tetap optimal meskipun dengan anggaran yang lebih efisien.