Pemkab Bogor Pangkas 50% Anggaran Perjalanan Dinas: Efisiensi demi Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Bogor memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen sebagai bentuk efisiensi belanja daerah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan harapan peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan masyarakat.
Kabupaten Bogor, Jawa Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan langkah efisiensi anggaran dengan memangkas hingga 50 persen biaya perjalanan dinas. Kebijakan ini mencakup anggaran untuk perjalanan dinas, rapat kerja, konsultasi, studi banding, studi referensi, dan kunjungan kerja. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Penjabat Bupati Bogor, Bachril Bakri, di Cibinong pada Selasa, 18 Februari.
Efisiensi Belanja Sesuai Instruksi Presiden
Keputusan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Ini sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah," jelas Bachril Bakri.
Langkah efisiensi ini tidak hanya berfokus pada perjalanan dinas. Pemkab Bogor juga membatasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan dokumen, publikasi, dan seminar atau fokus grup diskusi. Pembatasan juga diterapkan pada belanja honorarium kegiatan, dengan membatasi jumlah tim dan besaran honorarium sesuai Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.
Prioritas pada Program Pemerintah
Pengurangan dan pembatasan anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang lebih besar. Pemkab Bogor memprioritaskan anggaran pada kegiatan-kegiatan yang langsung mendukung pencapaian program prioritas pemerintah. Kegiatan-kegiatan yang kurang prioritas atau tidak terkait langsung dengan program prioritas akan diefisiensikan.
Dengan melakukan efisiensi belanja daerah, Pemkab Bogor berharap dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bogor. "Dengan melakukan efisiensi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor berharap dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," tambah Bachril.
Konsolidasi Data dan Arahan Kemendagri
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Mely Kamelia, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam proses mengonsolidasikan data hasil efisiensi mandiri dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Data tersebut akan disesuaikan dengan arahan Inpres Nomor 1/2025.
Mely juga menambahkan bahwa teknis pemanfaatan hasil efisiensi masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan segera mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut. Proses konsolidasi data dan arahan dari Kemendagri ini akan memastikan implementasi kebijakan efisiensi berjalan dengan lancar dan terarah.
Harapan Terhadap Efektivitas dan Transparansi
Langkah Pemkab Bogor ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran. Dengan memangkas anggaran yang kurang prioritas, Pemkab Bogor menunjukkan komitmennya untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif demi kepentingan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Ke depan, masyarakat Kabupaten Bogor dapat berharap peningkatan kualitas pelayanan publik seiring dengan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Efisiensi ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga strategi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran demi mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.
