Pemkab Bogor Lakukan Efisiensi Anggaran Rp717 Miliar, Fokus Infrastruktur dan Pelayanan Publik
Pemkab Bogor Lakukan Efisiensi Anggaran Rp717 Miliar, Fokus Infrastruktur dan Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp717 miliar pada APBD 2025 dengan memangkas program tidak prioritas dan mengalokasikannya untuk infrastruktur jalan dan pelayanan publik.

Pemkab Murung Raya Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen Demi Efisiensi
Pemkab Murung Raya Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen Demi Efisiensi

Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, efisiensikan anggaran dengan memangkas belanja perjalanan dinas hingga 50 persen, mengikuti instruksi Presiden dan Mendagri untuk fokus pada program pembangunan prioritas.

Pemkab Bengkayang Efisiensikan Anggaran: Kurangi Seremonial, Fokus pada Layanan Publik
Pemkab Bengkayang Efisiensikan Anggaran: Kurangi Seremonial, Fokus pada Layanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengurangi kegiatan seremonial dan biaya perjalanan dinas untuk efisiensi anggaran dan fokus pada program prioritas, termasuk layanan publik.

Pemkot Serang Bidik Efisiensi Anggaran Rp60 Miliar di 2025
Pemkot Serang Bidik Efisiensi Anggaran Rp60 Miliar di 2025

Pemerintah Kota Serang menargetkan efisiensi anggaran hingga Rp60 miliar pada tahun 2025 melalui penghematan berbagai pos, termasuk perjalanan dinas dan rapat di luar kota, untuk dialihkan pada pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Pemkot Bandarlampung Bidik Efisiensi APBD 2025 hingga Rp140 Miliar
Pemkot Bandarlampung Bidik Efisiensi APBD 2025 hingga Rp140 Miliar

Pemerintah Kota Bandarlampung merencanakan efisiensi anggaran hingga Rp140 miliar pada APBD 2025, dengan fokus pada pengurangan belanja operasional tanpa mengurangi gaji pegawai atau program pembangunan.

Pemkot Mataram Blokir Rp20 Miliar untuk Efisiensi Anggaran
Pemkot Mataram Blokir Rp20 Miliar untuk Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kota Mataram memblokir lebih dari Rp20 miliar anggaran di berbagai OPD sebagai upaya efisiensi, mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Efisiensi APBD Banten Rp1,2 Triliun: Layanan Publik Tetap Terjaga?
Efisiensi APBD Banten Rp1,2 Triliun: Layanan Publik Tetap Terjaga?

Pemerintah Provinsi Banten melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp1,2 triliun pada APBD 2025, namun memastikan pelayanan publik tetap terprioritaskan.

DPRD DKI Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri hingga Rp23 Miliar
DPRD DKI Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri hingga Rp23 Miliar

DPRD DKI Jakarta efisiensikan anggaran APBD 2025, termasuk memangkas perjalanan dinas luar negeri hingga 50 persen, menjadi Rp23 miliar untuk mendukung program yang lebih strategis.

Efisiensi Anggaran DKI Jakarta: Rp1,5 Triliun untuk Pelayanan Publik
Efisiensi Anggaran DKI Jakarta: Rp1,5 Triliun untuk Pelayanan Publik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1,5 triliun di berbagai sektor untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Pemkab Demak Pangkas Perjalanan Dinas demi Efisiensi Anggaran Rp23,5 Miliar
Pemkab Demak Pangkas Perjalanan Dinas demi Efisiensi Anggaran Rp23,5 Miliar

Pemerintah Kabupaten Demak melakukan penghematan anggaran dengan memangkas perjalanan dinas dan belanja operasional, mengikuti arahan pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran sekitar Rp23,5 miliar.

Pemkot Tangerang Pangkas Belanja Perjalanan Dinas 50 Persen
Pemkot Tangerang Pangkas Belanja Perjalanan Dinas 50 Persen

Pemkot Tangerang mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen sebagai respons terhadap Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, sekaligus membatasi belanja kegiatan seremonial dan non-esensial lainnya.

Pemkot Gorontalo Hemat Anggaran Rp50 Miliar: Efisiensi dan Prioritas untuk Masyarakat
Pemkot Gorontalo Hemat Anggaran Rp50 Miliar: Efisiensi dan Prioritas untuk Masyarakat

Pemerintah Kota Gorontalo berhasil melakukan penghematan anggaran hingga Rp50 miliar pada tahun 2025 melalui efisiensi berbagai pos belanja, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan yang kurang mendesak, untuk memprioritaskan program yang berdampak langsung