Pemkab Demak Pangkas Perjalanan Dinas demi Efisiensi Anggaran Rp23,5 Miliar
Pemerintah Kabupaten Demak melakukan penghematan anggaran dengan memangkas perjalanan dinas dan belanja operasional, mengikuti arahan pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran sekitar Rp23,5 miliar.

Demak, Jawa Tengah, 17 Februari 2024 - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak mengambil langkah efisiensi anggaran dengan memangkas biaya perjalanan dinas dan belanja operasional. Langkah ini dilakukan sebagai respons atas surat edaran Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendorong penghematan anggaran di seluruh Indonesia. Pemkab Demak menargetkan penghematan sekitar Rp23,5 miliar dari total anggaran.
Efisiensi Anggaran di Kabupaten Demak
Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, menjelaskan bahwa instruksi pengurangan biaya telah disampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Kami sudah menginstruksikan kepada semua OPD di lingkungan Pemkab Demak untuk mengurangi perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor (ATK), dan pengeluaran lainnya," ujar Akhmad Sugiharto dalam keterangannya di Demak, Senin.
Langkah efisiensi ini juga mencakup pengurangan dana alokasi umum (DAU) specific grant (SG) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk program di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kini akan dialokasikan ulang. Kemendagri mengharapkan efisiensi anggaran ini dapat mengembalikan dana DAU SG yang sebelumnya dikurangi dari pusat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Prioritas Program dan Penyesuaian Anggaran
Meskipun masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pusat, Pemkab Demak telah mulai memilah program kegiatan yang dapat segera dijalankan. "Meskipun secara umum belum bisa menjalankan program kegiatan di daerah karena masih menunggu petunjuk teknis resmi dari pusat, tetapi kami mulai memilah program kegiatan yang bisa dijalankan untuk segera dijalankan," jelas Akhmad Sugiharto.
Pemkab Demak telah mengelompokkan program kegiatan berdasarkan skala prioritas. Proses ini dilakukan sambil menunggu aturan resmi dari Kemendagri terkait nominal program efisiensi. Sekda menambahkan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama, meskipun ada pengurangan anggaran secara keseluruhan. Program cek kesehatan gratis (CKG) misalnya, tetap akan berjalan.
Sektor Kesehatan dan Pendidikan Tetap Prioritas
Akhmad Sugiharto memastikan bahwa sektor kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan, tidak akan terdampak signifikan dari pengurangan anggaran. "Khusus bidang kesehatan untuk pelayanan kesehatan tidak akan dikurangi, karena ada program cek kesehatan gratis (CKG). Tentunya, akan disesuaikan dengan prioritas yang ada, mana anggaran yang perlu dilakukan refocusing dan tidak. Termasuk di bidang pendidikan juga akan menjadi skala prioritas," tegasnya.
Dengan demikian, Pemkab Demak berupaya menyeimbangkan kebutuhan efisiensi anggaran dengan tetap memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Proses refocusing anggaran akan dilakukan dengan cermat dan memperhatikan prioritas program yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat Demak.
Total anggaran yang berhasil diefisiensikan oleh Kementerian Keuangan mencapai sekitar Rp23,5 miliar. Angka ini menunjukkan komitmen Pemkab Demak dalam mendukung program penghematan pemerintah pusat. Ke depan, Pemkab Demak akan terus memonitor dan mengevaluasi efektivitas program efisiensi ini.