Kementerian PUPR Prioritaskan 4 Sektor Infrastruktur di Tengah Pemotongan Anggaran

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia memprioritaskan empat sektor infrastruktur dengan anggaran Rp81,38 triliun di tengah pengurangan anggaran hingga 80 persen pada tahun 2025.

Jakarta, 6 Februari 2025 - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia mengumumkan prioritasnya pada empat sektor pembangunan infrastruktur di tahun 2025. Keputusan ini diambil menyusul adanya penghematan anggaran yang signifikan, mencapai Rp81,38 triliun (sekitar USD 4,8 miliar), atau pengurangan hingga 80 persen dari anggaran tahun 2024 yang mencapai Rp110,95 triliun (sekitar USD 6,6 miliar).

Fokus Empat Sektor Utama

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menjelaskan fokus utama pada empat sektor infrastruktur. Rinciannya adalah: Rp10,70 triliun (USD 594 juta) untuk sumber daya air, Rp12,48 triliun (USD 742 juta) untuk jalan dan jembatan, Rp3,78 triliun (USD 224 juta) untuk konstruksi bangunan, dan Rp1,16 triliun (USD 69 juta) untuk infrastruktur strategis. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI pada hari Kamis.

Anggaran yang lebih efisien ini memaksa Kementerian PUPR untuk melakukan penyesuaian signifikan dalam pola kerjanya. Beberapa program yang tetap berjalan meliputi pembangunan 63 km jalan baru, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan 342 km jalan yang sudah ada, pembangunan 13 km jalan tol, dan pengembangan lahan irigasi seluas 450 hektar.

Perubahan Pola Kerja Kementerian PUPR

Dody Hanggodo menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tahun 2025 berdampak pada 10 perubahan pola kerja di kementerian. Perubahan tersebut antara lain pembatalan beberapa proyek infrastruktur fisik dan kegiatan non-prioritas. Lebih rinci, beberapa perubahan yang dilakukan meliputi:

• Pembatalan kontrak fisik tahunan tunggal (SYC) dan kontrak tahun jamak (MYC) baru yang bersumber dari rupiah murni.
• Pembatalan pembelian peralatan baru dan optimalisasi peralatan berat yang sudah ada.
• Penerapan pedoman yang lebih ketat untuk perjalanan dinas.
• Penghapusan kegiatan seremonial.
• Transisi ke lingkungan kantor tanpa kertas.

Langkah-langkah efisiensi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, dan sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang mewajibkan kementerian dan lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran pada 16 pos pengeluaran.

Dampak Pemotongan Anggaran

Pemotongan anggaran yang signifikan ini tentu berdampak luas. Meskipun Kementerian PUPR berupaya untuk tetap melanjutkan proyek-proyek prioritas, beberapa rencana pembangunan infrastruktur terpaksa dibatalkan. Hal ini menunjukkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam mengelola anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Ke depannya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi semakin penting untuk memastikan efektivitas pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Dengan adanya pemotongan anggaran yang signifikan ini, Kementerian PUPR dituntut untuk lebih selektif dan efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Prioritas pada empat sektor utama diharapkan dapat memaksimalkan dampak pembangunan infrastruktur bagi masyarakat Indonesia.

Kesimpulan

Pemotongan anggaran yang drastis di Kementerian PUPR menuntut perubahan besar dalam strategi dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Fokus pada empat sektor prioritas dan perubahan pola kerja yang efisien menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini. Ke depan, transparansi dan perencanaan yang matang akan sangat krusial untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia.